Kepala Daerah Jaga Pluralisme

MENJAGA kebera­gaman menjadi tugas utama kepala daerah. Harus disadari, memimpin satu daerah pasti akan ada beragam suku, ras, agama, dan golongan di dalamnya.

“Sudah jadi tanggung jawab saya. Saya dekat dengan semua komunitas yang ada. Meski berbeda aliran, menjadi tanggung jawab saya untuk hadir di tengah-tengah mereka jika me­rayakan hari-hari besar,” ujar Bupati Mesuji Khamami seusai dilantik di Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/5).

Menurut Khamami, stabilitas Mesuji memiliki potensi yang cukup rawan terganggu. Selain persoalan tanah, sebagai daerah yang baru lahir, banyak persoalan yang harus dibenahi. Khamami menambahkan, sejak lima tahun lalu dirinya menjaga keutuhan berbagai ras, agama, dan golongan yang ada di wilayahnya.

Yang menjadi persoalan serius di Mesuji, menurut Khamami, ialah konflik tanah. Kalau soal yang satu ini, masyarakat berhadapan dengan perusahaan. Kondisi itu membuat perbedaan dalam konflik yang timbul.
Pesan agar pemimpin daerah menangkal kelompok radikal muncul dari pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Firdaus dan Ayat Cahyadi, serta Bupati dan Wakil Bupati Kampar, Aziz Zaenal dan Catur Sugeng.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengingatkan kepala daerah terpilih agar bisa menangkal pengaruh kelom­pok-kelompok radikal yang mengancam NKRI. “Harus ada pengawasan dan deteksi dini oleh instansi terkait, berkoordinasi dengan forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah) kabupaten/kota dalam menangkal kelompok-kelompok radikal dan organisasi menyimpang di Provinsi Riau,” ujar Gubernur.

Pihaknya berharap pimpinan daerah harus peka karena banyaknya patologi sosial di tengah masyarakat saat ini, yaitu berupa ketimpangan sosial, ketidakadilan, serta kehancuran moral.

Selain Lampung dan Riau, sejumlah daerah melantik kepala daerah terpilih. Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi melantik Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Wakil Bupati Darwin Sitompul. Kemudian, berlanjut melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar.

“Pilkada sudah selesai, saatnya merangkul semua elemen masyarakat untuk pembangunan daerah. Terapkan e-government yang bersih dan transparan,” tegas Erry.

Sementara itu, keharusan mewujudkan janji-janji kampanye bagi kepala daerah yang dilantik diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan seusai melantik Neneng Hasanah dan Eka Supria Atmaja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.

Pesan keras
Optimalisasi pembangunan, terutama infrastruktur seperti jalan dan jembatan, harus dise­gerakan, termasuk prioritas pendidikan dalam pembangunan tersebut.

“Bupati agar meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Itu karena meski Bekasi dikenal sebagai kawasan industri, ternyata masih banyak terdapat pengangguran,” tegas dia.

Pesan yang cukup keras juga dilontarkan Gubernur Papua Lukas Enembe seusai melantik lima kepala daerah terpilih. Seusai melantik, Lukas menegaskan tugas wakil bupati ialah membantu kepala daerah dan mengevaluasi pemerintahan.

“Jadi, jangan coba-coba ganggu bupati atau wali kota karena sudah ada contoh wakil bupati coba jatuhkan bupati,” ungkap Lukas.

Agenda besar di tanah Papua, lanjut Gubernur Lukas, antara lain menjadi tuan rumah PON 2020.

NTT juga tak mau ketinggala­n dalam masalah pelantikan. Gubernur NTT Frans Lebu Raya melantik pasangan Bupati-Wa­kil Bupati Flores Timur Antonius Gege Hadjon dan Agustinus Payong Boli dan pasangan Bupati-Wakil Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur dan Thomas Ola Langoday.

“Terima kritik sebagai cambuk. Jangan anggap para pengkritik itu musuh sebab tidak ada pemimpin yang lolos atau luput dari kritik atau sorotan,” tegas Frans Lebu.

Begitu juga dengan Gubernur Maluku Said Assagaf yang melantik empat pasang kepala daerah. (PS/RK/HJ/MC/PO/BY/OL-4)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...