Kemendes Perbanyak Lumbung Desa

SAAT berkunjung ke Karawang, Jawa Barat, Selasa (18/4), Eko Putro Sandjojo menemukan fakta minimnya sarana pasca­panen.

Padahal, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu melihat hasil panen petani di daerah yang dikenal sebagai lumbung padi itu berlimpah sehingga stok pangan mencukupi untuk Ramadan dan Idul Fitri.

“Jumlah gudang yang ada hanya mampu menyimpan 3.000 ton beras. Idealnya harus tersedia gudang, besar dan kecil, dengan kapasitas total 10 juta ton,” tuturnya.

Karena itu, untuk pemberdayaan masyarakat desa, pihaknya akan membangun lumbung-lumbung desa, dengan dana desa. Gudang besar akan dibangun bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Medan, Makassar, dan kota lain di Indonesia bagian timur. “Dengan mempercepat pengadaan sarana pascapanen, di kota maupun di desa, selain untuk menampung hasil panen, juga diharapkan berimbas pada kestabilan harga pangan,” lanjut Menteri.

Ia menegaskan sektor pertanian dan masa depannya masih sangat bagus. “Jangan sampai gara-gara sarana pascapanen kurang, tidak bisa menampung hasil panen, membuat harganya jatuh.”

Pada kesempatan yang sama, Menteri mengungkapkan dana desa yang dikucurkan pemerintah setiap tahun terus bertambah. Alasannya, dana desa bisa terserap baik.

Pada 2015, saat pertama diluncurkan, pemerintah meng­ucur­kan dana desa sebesar Rp20,8 triliun dan terserap 80%. Setahun kemudian, dana ditambah menjadi Rp46,98 triliun dan terserap 90%. Tahun ini jumlah kembali ditambah menjadi Rp60 triliun dan tahun depan Rp120 triliun.
“Tahun depan, satu desa akan menerima Rp1,6 miliar per tahun,” tambah Eko.

Pengawasan dana desa

Dengan dana desa, sampai saat ini, ribuan desa di Indonesia telah berhasil membangun 66 ribu kilometer jalan desa, 15 ribu poliklinik desa, dan 40 ribu drainase desa. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk pengadaan 15 ribu titik saluran irigasi tersier, 1.800 pasar desa, dan membangun 10 ribu sumur air.

“Selain pembangunan infrastruktur, kami berharap dana desa bisa membangun perekonomian warga. Kami terus mendorong desa berinovasi dan mengembangkan perekonomian warga melalui badan usaha milik desa,” tandasnya.

Untuk mengawasi dana desa, staf khusus Menteri Desa, Syaiful Huda, mengatakan kementerian telah membentuk satgas pemberantasan penggunaan dana desa yang beranggotakan akademisi dan aktivis. “Kami juga bekerja sama dengan KPK dan BPKP untuk mengawasi pemakain dana desa. Sampai saat ini, dari 74 ribu desa penerima dana desa hanya ditemukan 300 desa yang bermasalah.”

Dari Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, pemkab terus memanfaatkan keberadaan badan usaha milik desa untuk mengatasi aksi tengkulak, yang selalu memainkan harga komoditas yang dihasilkan petani.

“Harga cengkih, pala, kopra, dan kakao dari petani di Halmahera Selatan selalu dihargai murah. Tengkulak masih berkuasa, mengendalikan harga, terutama saat panen raya, karena petani sudah memiliki utang pada mereka,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halmahera Selatan, Daud Djubedi.

Bumdes diharapkan bisa menekan aksi tengkulak. Lembaga ini akan membeli komoditas petani, dengan harga di atas pembelian tengkulak. (BR/Ant/N-2)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...