kedaulatan udara NKRI dalam tanda tanya

Oleh Marsma TNI (Purn) Juwono Kolbioen, ketua DPP Partai Republik

Permasalahan yang sangat memprihatinkan dan sudah cukup lama terjadinya adalah dampak sehubungan dengan  di-“delegasikannya” sebagian ruang udara kedaulatan Indonesia kepada Singapura.  Dan ternyata walaupun kondisi dimaksud sudah berjalan hampir 70 tahun, namun upaya yang dilakukan untuk  pengambilalihan kembali  pengontrolan sebagian ruang udara kedaulatan tersebut, tidak juga kunjung berhasil.  Bahkan permasalahan yang berkaitan dengan kedaulatan (sovereignty), security dan dignity bangsa Indonesia, belakangan ini bertambah,  yaitu dengan diberlakukannya  ASEAN Open Sky Policy atau yang lebih dikenal dengan ASEAN Single Aviation  Market (ASAM) oleh Pemerintah pada tahun 2015.   Implikasi yang sangat merugikan terjadi baik di bidang politik, ekonomi maupun pertahanan negara.

Apabila  kedua permasalahan tersebut yaitu masalah FIR Singapura dan ASEAN Single Aviation  Market (ASAM), dihadapkan  dengan hasil pembangunan dunia Aviation di Indonesia yang ternyata sampai dengan saat ini masih dinyatakan kurang baik oleh dunia international, terbukti dengan hadil audit USOAP yg mendapatkan nilai seluruh parameter dibawah nilai rata rata dunia.  Sebagai kelanjutannya timbul kekhawatiran  bahwa ruang udara kedaulatan Indonesia akan seluruhnya diambil alih oleh negara tetangga, dan sebagai akibatnya  kedaulatan (sovereignty), security dan dignity bangsa Indonesia, yang diperjuangkan, dicapai dan dipertahankan dengan keringat, darah dan airmata akan rusak atau hilang.

Kekhawatiran  tersebut  menjadi  semakin nyata  sehubungan dengan akan dibentuknya Air Traffic Flow Management (ATFM)  Center untuk  kawasan South East Asia dan Pasific Region.   Perlu kiranya dipahami bahwa Australia, Singapura dan Thailand telah  mengajukan diri untuk siap berperan sebagai ATFM Center,
sedangkan Indonesia sebagai pemilik ruang udara terbesar di South East Asia,  sampai dengan saat ini belum mengajukan diri.