Kedaulatan Negara dikaitkan dengan belum sepenuhnya Indonesia menguasai seluruh ruang udara kedaulatan

Oleh Marsma TNI (Purn) H. Juwono Kolbioen, Ketua DPP Partai REPUBLIK

Unsur-unsur berdirinya suatu negara adalah rakyat, wilayah, dan kedaulatan yang diakui oleh dunia internasional.   Kedaulatan merupakan suatu hal yang wajib dipertahankan sampai dengan titik darah penghabisan.   Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang sifatnya tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi.   Kedaulatan merupakan salah satu pilar utama yang paling penting pada sebuah negara. Sebuah negara tidak akan berdiri tanpa pengakuan atas kedaulatannya. Oleh karena itu tegaknya kedaulatan adalah faktor mutlak yang harus dimiliki oleh suatu bangsa yang bernegara.

Lemahnya kedaulatan suatu negara di mata negara lain atau di dunia internasional akan mengakibatkan merosotnya integritas dan martabat bangsa sehingga memungkinkan negara lain untuk tidak segan-segan melakukan intervensi bahkan juga tidak segan-segan untuk melecehkan atau bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara dari negara yang lemah kedaulatannya.  Untuk Indonesia lepasnya beberapa pulau kita, munculnya klaim terhadap pulaukita, perlakuan sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja kita adalah suatu indikasi yang konkrit akan kondisi kedaulatan negara kita.

Dengan demikian sekecil apapun gangguan atau infiltrasi yang datang dari luar yang dapat menyebabkan melemahnya kedaulatan suatu negara adalah suatu kondisi yang berbahaya dan harus diwaspadai,  karena pelemahan kedaulatan bukan hanya berkaitan erat dengan pertahanan-keamanan tapi juga berhubungan erat dengan kehormatan, martabat dan harga diri suatu bangsa.  Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga kedaulatannya sehingga bangsa itu dihormati dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain.   Indonesia merupakan sebuah negara besar dengan ribuan pulau,  merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki sumber daya alam yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan berada pada posisi silang.  Karena letak dan kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia menghadapi berbagai permasalahan dalam menegakkan dan menjaga kedaulatan negara.

Perlu kiranya dipahami bersama bahwa Indonesia dalam beberapa dasawarsa ini, sering dihadapkan dengan masalah-masalah yang mengancam kedaulatan indonesia.  Antara lain pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Desember 1998, terpaksa melepas Pulau Ligitan dan Sipadan setelah ICJ atau Mahkamah Internasional memutuskan agar Indonesia menyerahkan pemilikan dua pulau tersebut pada Malaysia.   Setelah Sipadan dan Ligitan akhirnya terpaksa dilepas muncul permasalahan baru, yaitu sekitar tahun 2002 Malaysia kembali mengklaim Blok Ambalat yg terletak di perairan laut Sulawesi sebelah Timur Kalimantan,  tidak jauh dari Sipadan dan Ligitan.  Dan belakangan ini ada artikel yang ditulis oleh dosen Universitas Sains Islam Malaysia yang mengatakan bahwa Kepulauan Natuna seharusnya milik Malaysia. Dalam artikel tersebut mereka menyebutkan beberapa alasan mengapa seharusnya Kepulauan Natuna milik Malaysia. Malaysia belakangan ini memang terlihat menganggap enteng Indonesia sejak berhasilnya mereka memiliki Sipadan dan Ligitan yang seharusnya milik Indonesia.  Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan petugas yang berpatroli di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan yang menemukan patok perbatasan yang berpindah beberapa kilo meter dari letak sebelummya.  Kemudian yang masih segar diingatan kita adalah pada 20 Mei 2002 Timor Timur resmi menjadi negara merdeka setelah mendapat pengakuan internasional dan mengganti nama mereka menjadi Timor Leste

Dari catatan peristiwa-peristiwa tersebut,  pemerintah Indonesia harus selalu waspada dan memberikan lebih banyak perhatian pada berbagai permasalahan yang berpotensi melemahkan kedaulatan.   Dengan kemajuan technologi kali ini yang terjadi bukan hanya berkisar pada masalah perbatasan saja dan kepemilikan wilayah, namun dimulai pada pengontrolan ruang udara.    Hal tersebut bertitktolak dari pemahaman terhadap struktur dan model ancaman yang terus berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas politik, ekonomi dan rekayasa teknologi. Perkembangan politik dan teknologi ternyata memunculkan sejumlah ancaman kontemporer yang memiliki efek yang cukup dahsyat terhadap kedaulatan suatu negara, antara lain dalam bentuk embargo udara, operasi mata-mata (surveillance) dengan perangkat satelit, hingga ke penggunaan senjata biologis, terorisme, penyusupan, sabotase dan penyadapan arus komunikasi.   Perlu kiranya dipahami bahwa berubahnya kompleksitas ancaman ini ditunjukkan dengan menurunnya eskalasi operasi militer yang bersifat klasik seperti invasi dan perang terbuka.

Hal lain yang mempengaruhi minimnya perhatian terhadap wilayah perbatasan udara dalam rangka menegakkan kedaulatan adalah terbatasnya aktivitas yang ‘diidentifikasi sebagai pelanggaran atau ancaman di wilayah udara misalnya hanya dikaitkan dengan pelanggaran penerbangan atau pemantauan oleh radar negeri tetangga. Sejumlah kasus dan pelanggaran tidak jelas penyelesaiannya, baik yang diberitakan akan diselesaikan melalui jalur hukum maupun diplomasi. Sementara sejumlah ancaman lain menunggu di wilayah udara kita, seperti pengintaian, perlintasan benda-benda asing dan pemanfaatan sumber daya alam di udara. Hal-hal semacam ini tidak dapat dianggap sepele, mengingat wilayah udara adalah merupakan titik strategis untuk mengamati atau memulai suatu tindakan militer yang dapat berakibat fatal terhadap kedaulatan dan keselamatan warga negara.  Disamping itu wilayah udara juga mengandung sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia.

Perlu juga dipahami bahwa pengelolaan dan pertahanan di wilayah perbatasan udara, akan menemui berbagai problem yang bersifat teknis. Sebagaimana diketahui bersama bahwa klaim wilayah perbatasan udara kita mengkuti garis lurus vertikal wilayah perbatasan darat dan perairan atau konsep perbatasan tiga dimensi. Akibatnya penentuan wilayah perbatasan udara terutama di perairan mengikuti konfigurasi perbatasan yang ada dan terpecah-pecah.   Sebagai kelanjutannya pemantauan terhadap perbatasan udara menjadi sulit karena factor kesulitan untuk mengetahui secara pasti batasan antara ruang udara Indonesia dan ruang udara bebas (di atas wilayah perairan internasional).  Undang-Undang RI tentang kedaulatan wilayah udara belum ada,  Undang undang tersebut diperlukan untuk secara spesifik mengatur tentang ruang udara kedaulatan.  Indonesia telah meratifikasi Konvensi Chicago 1944 ke dalam bentuk Peraturan Presiden No 5 tahun 2005. Secara otomatis negara Indonesia berperan aktif dan mengakui keberadaan Konvensi Chicago 1944 untuk itu maka negara Indonesia harus bertindak tegas dalam menegakkan kedaulatan negara di ruang udara.

Sebagai negara yang berdaulat,  Indonesia dalam hal ini pemeritah harus segera membenahi sektor wilayah udara, pada kenyataannya masih ada wilayah udara kedaulatan yang dikontrol oleh negara tetangga yang mengakibatkan di lapangan banyak terjadi pelanggaran daerah perbatasan udara kita oleh negara asing. Tindakan tegas pemerintah diperlukan untuk menegakkan kedaulatan negara di ruang udara.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Upaya Bangsa Indonesia untuk menegakkan kedaulatan di udara yang masih memerlukan perjuangan secara terus menerus

Deklarasi Djuanda 1957 Dimulai dengan Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh ...