Karena Berbeda itu Baik

DI saat isu intoleransi meningkat, kehadiran sosok-sosok yang menyuarakan persatuan dan persaudaraan bagaikan angin sejuk. Hal itu pula yang terasa dari Woro Wahyuningtyas. Menjabat Direktur Eksekutif Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Indonesia, Woro konsisten memperjuangkan persamaan hak untuk kelompok minoritas. Perjuangan itu bukan hanya untuk kelompok agamanya, melainkan juga untuk agama lain. Semua ditempuhnya lewat cara-cara yang sejuk. Kampanye damai dan negosiasi jadi jurusnya saat mewakili komunitas agama, warga penyandang disabilitas, masyarakat adat, ataupun saat menyebarkan program pemberdayaan masyarakat dan advokasi masalah lingkungan.

Pribadi hangat serta luwes berdialog ini pula yang didapati Media Indonesia saat bertemu dengannya di sebuah kedai kopi di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (6/6). Meski harus menunggu kami cukup lama, Woro tetap menyambut dengan keramahan khas orang Jawa. “Saya sejak mahasiswa sudah berjuang bersama pemuda lintas agama. Yang ditangani sendiri banyak hal mulai kasus-kasus ketidakadilan umat beragama, kasus ketidakadilan masyarakat adat, dan kelompok minoritas lain,” ungkap perempuan kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 36 tahun lalu ini. Ketertarikan yang besar di isu-isu sosial itulah yang membuat Woro banting setir dari latar belakang pendidikan kuliahnya.

Alih-alih menerapkan ilmu peternakan, perempuan yang meraih gelar sarjana di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, ini memilih masuk ke lembaga penggerak masyarakat. Pengalamannya menangani isu-isu sosial pun terbentuk dari perjalanan kerjanya di Pelita Masyarakat Foundation di Purwokerto dan kemudian bekerja sekitar sembilan tahun di lembaga nonprofit CD Bethesda yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Selama mengabdi di CD Bethesda, Woro juga sempat menjadi guru bahasa Inggris paruh waktu. Seusai menjabat berbagai posisi di CD Bethesda, ia bergabung dengan JKLPK Indonesia mulai 2013. Kini setelah sekitar lima tahun bersama JKLPK Indonesia, Woro melihat maraknya kasus intoleransi terjadi karena dua hal, yakni ketidakterbukaan pemikiran masyarakat serta lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah.

Contoh riil dari kelemahan dua hal ini, menurut Woro, dapat dilihat di kasus-kasus rumah ibadah. “Saya berharap pemerintah dapat lebih mendirikan aturan yang sudah dibuat berdasarkan HAM dan setiap hak warga negara itu harus dilindungi apa pun agamanya, suku, ras, orientasi seksual, bagi saya semua harus dilindungi,” tutur pengagum Gus Dur ini. Untuk masyarakat, Woro berharap sesama anak bangsa semestinya dapat membuka mata pada takdir Indonesia, yakni takdir sebagai bangsa yang terdiri dari suku dan agama yang berbeda-beda. Woro pun mengutip pernyataan seorang Gubernur Lemhannas tentang bangsa Indonesia yang menghormati keragaman budaya.

Keharmonisan itu bisa dilihat sendiri dari bahasa Indonesia yang bukan berasal dari bahasa Jawa yang merupakan suku mayoritas. Meski begitu, seluruh masyarakat pada masa itu tetap menghormati dan menjunjung bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Penghormatan dan penghargaan terhadap budaya bangsa, landasan, ataupun ideologi negara inilah yang semestinya ada sampai sekarang. “Kelompok mayoritas jangan semena-mena dan harus menyepakati kesepakatan di awal, masyarakat harus merefleksikan bahwa takdir Indonesia adalah takdir yang berbeda, tidak perlu dipertentangkan apalagi melakukan kekerasan,” tambahnya. Sebaliknya, pada kelompok minoritas, Woro menyadari adanya sindrom minority complex yang kerap membuat mereka semakin terdesak. Dengan sindrom itu, kelompok minoritas banyak yang lebih memilih diam untuk menghindari masalah. Mereka pun enggan mendukung gerakan perjuangan hak karena khawatir terimbas masalah. Halangan seperti itu pula yang diakui Woro kerap ia terima dari komunitasnya sendiri.

Mewariskan keterbukaan
Begitu fasihnya Woro saat berbicara tentang menghargai perbedaan rupanya merefleksikan pelajaran hidup yang diterimanya sejak kecil. Meski menjadi satu-satunya keluarga penganut agama Kristen, Woro tidak pernah mendapat perundungan (bullying) di kampung asalnya. Di sisi lain, orangtuanya terbuka membiarkan Woro bergaul bahkan ikut belajar agama Islam dengan teman-teman sebaya. Maka Woro kecil pun terbiasa ke masjid bahkan ikut belajar mengaji.
“Orangtua saya tidak melarang, bahkan memfasilitasi misal membelikan mukena. Sampai dewasa pun mereka membebaskan saya memilih keyakinan,” ujarnya.

Keterbukaan yang dianut orangtua dirasakan Woro memberi pelajaran nyata tentang menghargai perbedaan. Tidak hanya itu, aktivitas pelayanan sosial yang kerap dilakukan orangtuanya membuat Woro makin terbiasa berempati dengan isu HAM. “Kakek saya itu korban G-30-S, bapak saya juga. Jadi mereka dari dulu sudah concern di kegiatan-kegiatan sosial. Saya rasa proses yang saya lihat di dalam rumah, aktivitas-aktivitas pelayanan sosial yang dilakukan orangtua saya mungkin itu yang membentuk saya,” paparnya.

Setelah menjadi seorang ibu, Woro pun berupaya menanamkan keterbukaan pikiran yang sama kepada anak semata wayangnya. Sang anak yang tinggal di Klaten juga sudah akrab dengan perbedaan saat menjadi murid di pendidikan anak usia dini yang berbasis agama Islam. “Saya ingin anak saya bertemu dengan perbedaan. Mengalami perbedaan sejak kecil itu bagus sehingga anak saya mengerti bahwa berbeda itu baik, tidak jahat,” tukasnya. Woro yang menjadi orangtua tunggal sejak 2012 ini pun bersyukur karena kehidupan di kampung masih cenderung lebih hangat dan minim benturan. Perempuan yang pulang ke Klaten setiap dua minggu ini berharap bekal kehidupan masa kecil itu akan membentuk sikap toleran yang kuat pada anaknya hingga besar nanti. (M-3)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...