Jokowi: Saya Akan Tegas Kepada yang Besar dan Kecil

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya tidak memandang status soal ketegasannya terkait pengelolaan lahan.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat menghadiri penyerahan hak pengelolaan hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemasyarakatan di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut.

Menurut Jokowi yang tersedia sekarang harusnya ada 327 ribu hektare.

Tapi, baru diberikan 39 ribu hektare.

“Sebab itu, ini masih ada yang diberikan terus,” kata Presiden berdasarkan keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (7/5/2017).

Jokowi pun mengancam akan menghentikan pemberian lahan kalau yang menerimanya tidak memanfaatkan.

“Kepada yang besar saya akan tegas, kepada yang kecil juga saya akan tegas,” katanya.

Diketahui, di seluruh Indonesia, terdapat 12,7 juta hektare lahan yang telah disiapkan pemerintah untuk dibagikan hak pengelolaannya.

Untuk Provinsi Kalimantan Selatan sendiri sudah dialokasikan lahan kelola seluas total 3,7 juta hektare.

Jokowi mengatakan sekarang ini hak kelola lahan tidak lagi hanya diberikan kepada pihak-pihak besar saja (korporasi).
Masyarakat kecil pun juga akan mendapatkan hak yang sama.

Berpuluh-puluh tahun lahan-lahan dikatakan Jokowi diberikan kepada pihak yang besar-besar.

Menurutnya ada yang dapat 300 ribu hektare dan 400 ribu hektare.

“Sekarang kita akan mau mulai konsesi atau hak kelola itu kita berikan kepada koperasi, desa, dan rakyat,” ujar Presiden.

Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa pemberian hak kelola tersebut tidak serta merta meniadakan tanggung jawab dari pihak yang diberikan izin kelola.

Ia tidak menginginkan adanya lahan yang tidak dimanfaatkan dengan baik setelah izin tersebut diberikan.

“Tapi hati-hati, ada konsekuensi. Yang besar pun sekarang sama, begitu saya lihat ditelantarkan akan saya cabut. Rakyat dan koperasi pun sama, diberi tapi dibiarkan, cabut. Setuju?” ucap Jokowi.

Untuk mengelola lahan yang telah diberikan tersebut, Kepala Negara menyampaikan masyarakat dapat mengajukan pinjaman modal kepada bank.

Namun demikian, ia meminta agar masyarakat benar-benar berhitung dan mengalkulasi terlebih dahulu sebelum meminjam modal.

“Tadi saya dibisiki Pak Dirut BRI, koperasi bisa diberi pinjaman sampai Rp 2 miliar,” katanya.

Jokowi mengingatkan agar masyarakat pun berhati-hati dalam meminjam uang ke bank karena harus dikembalikan.

“Kalau pandai mengelola tanahnya, kurang modal, bisa ke Pak Dirut BRI, diberikan pinjaman tapi dihitung dulu rugi atau untung,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sempat berdialog dengan seorang yang telah menerima hak kelola lahan.

Ia ingin mengetahui langsung bentuk pemanfaatan lahan yang telah dilakukan oleh para penerima hak kelola.

Ahmad Rivani, seorang petani yang berdialog dengan Presiden, mengaku memperoleh hak kelola lahan seluas 485 hektare.

Dari jumlah tersebut, 50 hektare lahan telah dimanfaatkan.

“Karetnya umurnya sebagian sudah 4 tahun. Ada yang sudah bisa diambil getahnya. Yang sudah panen 7 hektare,” kata Rivani.

Setiap masa panen, ia dan kepala keluarga lainnya sudah dapat menghasilkan karet sebanyak 1,7 ton.

Meski diakuinya harga karet sedang mengalami penurunan, ia tetap merasa terbantu karena adanya akses kepada permodalan yang memungkinkannya untuk menggarap lahan kelolaannya dengan lebih luas lagi.

“Izinnya sudah, ini Dirut BRI sudah menyiapkan modal. Kami berbahagia sekali. Satu hektare itu kalau diberi Rp25 juta insya Allah bisa untuk mengelola,” ucapnya.

Sumber Tribunnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...