Jokowi Perintahkan Menteri Tindaklanjuti 5.810 Temuan BPK yang Rugikan RI Triliunan Rupiah

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri dan kepala lembaga negara segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), agar jalannya pemerintahan berlangsung transparan dan terpercaya (kredibel).

Hal itu disampaikan Jokowi usai bertemu Ketua BPK Harry Azhar Aziz di Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, BPK‎ mengungkapkan 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi merugikan negara Rp19,48 triliun.

Sek‎retaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi‎ telah mengintruksikan kementerian dan lembaga itu agar segara menindaklanjuti berbagai temuan tersebut.

“Bapak Presiden (meminta) segera menindak lanjuti apa yang menjadi temuan BPK karena beliau ingin pemerintahan ini (berjalan) secara transparan kredibel, kalau ada permasalahan maka segera diselesaikan. Salah satu contoh beberapa kementerian lembaga yang sudah disampaikan BPK maka beliau langsung memerintahkan menteri terkait atau kepada Menko untuk segera diselesaikan,” kata Pramono di Kompleks Istana Negara, Senin (17/4/2017).

Sepuluh entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK selama 2016. ‎Adapun lembaga tersebut adalah Dewan Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Koordinasi Penanam Modal, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta Pemkab Lampung Barat, Pemkab Pringsewu, Pemkab Boyolali, Pemkot Bima, dan Pemkab Lamandau.

Pramono menerangkan, pemerintah daerah juga telah diminta untuk terus meningkatkan opini laporan keuangan daerah menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Sekira 58% pemerintah daerah telah menerima WTP dari hasil audit BPK.

Harapannya adalah dari waktu ke waktu misalnya contoh WTP untuk pemda, dulu tahun lalu itu 46% hingga 47%. Kalau sekarang sudah masuk 58% dan itu pun Presiden mengharapkan ditingkatkan termaksud kementerin dan lembaga. Sehingga demikian transparansi menjadi kunci perbaikan negara ini,” tandasnya.

Sumber tribunnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...