Jokowi Bahas Keterbukaan Informasi Pajak di G-20

PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan perihal reformasi pajak saat menjadi pembicara utama di KTT G-20 di Hamburg, Jerman. Jokowi juga menyinggung pertukaran data sementara untuk tema perdagangan bebas dan pertumbuhan.

Indonesia mengapresiasi upaya negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) dan Negara G-20 dalam mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS), memfasilitasi Automatic Exchange of Information (AEoI), dan mengimplementasikan Multilateral Instrument (MLI).

Jokowi mengimbau semua pihak harus memastikan bahwa AEoI dapat mengembalikan kewajiban wajib pajak ke negaranya dan memastikan pertukaran data yang memberikan manfaat.

“Indonesia baru menyelesaikan program tax amnesty sebagai bagian reformasi perpajakan. Dari US$366 miliar aset yang diungkap, sekitar 21% ialah aset yang disembunyikan di luar negeri,” jelas Presiden seperti disampaikan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, kemarin.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam Leaders Retreat sesi II tersebut ialah Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Seperti diketahui, pemerintah Indonesia terus berusaha menunjukkan keseriusan menerapkan pertukaran informasi otomatis atau AEoI dalam mendukung penerimaan pajak.

Sri Mulyani pun membawa kajian awal dalam rencana penerapan keterbukaan informasi di Indonesia pada pertemuan menteri keuangan negara-negara G-20 pada Maret lalu di Hamburg, Jerman.
Dalam penerapan AEoI, negara-negara anggota harus secara sukarela memberikan informasi sedetailnya secara otomatis. Di Indonesia saat ini, beberapa data memang masih belum bisa dibuka karena terganjal UU, misalnya saja data nasabah perbankan.

Dalam wawancara khusus dengan radio dan televisi Jerman, Deutsche Welle (DW), kemarin, Sri mengatakan para wajib pajak dari Indonesia hingga kini masih sangat mudah dan tanpa konsekuensi memindahkan hartanya ke luar negeri. Para pengemplang pajak itu merasa aman di negara-negara tempat melarikan hartanya karena sejauh ini tidak ada transparansi pertukaran informasi dengan Indonesia.

“Karena itu kerja sama dalam forum G-20 dan kerja sama global amat diperlukan. Pasalnya, saat ini Indonesia masih terus meningkatkan upaya untuk menggenjot penerimaan dari pajak. Ini untuk membiayai pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, ” katanya. E-2

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...