Jokowi Ajak Ulama Kuatkan Ekonomi

TINGKAT ketimpangan ekonomi di Indonesia menunjukkan penurunan walau perlahan. Kendati demikian, pemerintah terus mengupayakan jurang kesenjangan ekonomi tersebut kian menyempit.

Presiden Joko Widodo mengemukakan hal tersebut saat membuka Kongres Ekonomi Umat 2017 yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin.

“Pertumbuhan ekonomi kita 5,02% tidak dinikmati merata. Angka rasio Gini memang turun. Kini 0,397. Kita ingin turun lebih banyak. Kongres ini sejalan dengan keinginan pemerintah mengatasi ketimpangan,” kata Jokowi pada kongres bertajuk Arus Baru Ekonomi Indonesia yang dihadiri ulama, ormas Islam, dan wakil perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

Salah satu upaya memeratakan ekonomi, lanjut Jokowi, ialah dengan menyertifikasi lahan masyarakat agar warga memiliki akses ke perbankan. “Kita punya 126 juta ha bidang tanah, baru 46 juta ha disertifikasi. Saya targetkan yang biasanya 400 sertifikat per tahun harus menjadi 5 juta tahun ini.

“Kepala Negara menambahkan pemerintah juga akan meredistribusikan lahan untuk menekan tingkat kesenjangan. “Sebanyak 9 juta ha dibagikan ke masyarakat. Koperasi atau pondok pesantren meminta konsesi 20 ribu ha, kami siapkan. Akan tetapi, jangan diperjualbelikan.”Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, mayoritas lahan untuk redistribusi itu berada di luar Jawa. “Di Jawa paling banyak hutan sosial untuk diusahakan bersama.

” Ketua Bidang Ekonomi MUI Lukmanul Hakim menilai pemerintah perlu terus menurunkan rasio Gini. “Indonesia berada di posisi keenam negara yang memiliki ketimpangan harta kekayaan. Sekitar 1% orang kaya Indonesia menguasai 49,3% aset nasional. Ini bisa menimbulkan gejolak. Kami juga mengusulkan kemitraan UMKM dengan perusahaan besar.

“Ketua MUI Ma’ruf Amin prihatin pelaku UMKM yang merupakan bagian terbesar dalam perekonomian seperti tidak memiliki peluang apa-apa. Di sektor keuangan, peran lembaga syariah masih rendah karena terkendala persoalan distribusi dan penguasaan pasar.

“Kesenjangan ekonomi bisa memicu radikalisme. Kami sudah merancang skema (mengatasi kesenjangan). Kami berharap dapat menciptakan tatanan perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri,” ujar Ma’ruf.

Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan ketidakmampuan pelaku UMKM disebabkan keterampilan manajerial mereka lemah.

“Pemerintah harus buat klasifikasi dan tidak main pukul rata. Pelaku UMKM yang punya jiwa kewirausahaan bagus dan daya serap tinggi dibina,” ungkap Yose.

Pembinaan itu termasuk membantu akses terhadap pasar, teknologi, dan keuangan. “Pelaku UMKM diarahkan menggunakan e-commerce atau mencari pembiayaan melalui financial technology. Begitu juga pelaku UMKM mulai dibantu mencari pembiayaan lewat dana patungan atau peer to peer financing agar mereka termotivasi untuk survive ke depan.” (Nur/Dro/Mtvn/X-3)

Sumber MediaIndonesia

One comment

  1. Siaaaaaap bapak presiden. Partai Republik bergerak bekerja untuk nawacita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...