Indonesia tidak Bisa Kirim Pasukan Tempur

WAKIL Ketua Komisi I DPR dari F-PDIP, Tubagus Hasanuddin, mengingatkan pemerintah untuk tidak bersikap reaktif meskipun Presiden Filipina Rodrigo Duterte membuka peluang bagi TNI untuk terlibat dalam operasi penumpasan kelompok Islamic States (IS) di Marawi, Filipina Selatan.

“Pengiriman pasukan TNI untuk melakukan pertempuran di negara lain tidak diatur dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia,” katanya di Jakarta, kemarin.

Bila mengacu pada UUD 1945 Pasal 30 ayat (3), dijelaskan bahwa TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Selanjutnya, bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai wewenang TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam butir b ayat 6 UUD yang menyebutkan TNI memiliki tugas untuk melaksanakan dan menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, hal itu mesti dicermati secara saksama. Salah satunya, pengiriman satgas TNI dalam operasi perdamaian di bawah bendera PBB, harus mendapatkan persetujuan dari DPR, serta memperhatikan pertimbangan institusi lainnya yang terkait.

Pasal 10 ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, jelasnya, memang menyebut bahwa TNI dapat ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamai-an regional dan internasional. Namun, dalam penjelasan mengenai tugas TNI yang masuk kategori OMSP, antara lain bantuan kemanusiaan (civil misision).

Lebih jauh, sambung dia, bila merujuk pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat 1, bahwa tugas pokok TNI ialah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.

Bila mengacu pada produk perundangan yang ada, kata Hasanuddin, sangat jelas bahwa Indonesia tidak diperkenankan mengirim pasukan tempur. “TNI hanya diizinkan bertugas sebagai pasukan perdamaian di bawah bendera PBB,” ujarnya.

Tidak mudah
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menegaskan TNI belum berencana mengirimkan pasukan ke Filipina untuk memerangi kelompok bersenjata Maute yang terafiliasi dengan IS di Marawi, dalam waktu dekat. “Kami sedang menyelesaikan berbagai hal. Tetapi yang pasti, yang sudah bergerak adalah patroli maritim bersama,” katanya.

Menurut Wiranto, prosedur pengiriman pasukan ke negara lain tidak mudah. “Untuk mengirim pasukan ke sana tidak gampang. Perlu ada persiapan, baik persiapan konstitusional, persiapan legislasi, maupun persiapan berupa penyamaan prosedur operasi bersama. Itu tidak mudah. Jadi kita tunggu saja sejauh mana perkembang-annya. Jangan sampai ada isu Indonesia sudah mengirimkan pasukan ke Marawi. Belum. Kami sedang merancang suatu yang sebaik mungkin.”

Wiranto menghargai tawaran Filipina agar TNI bisa masuk ke wilayah mereka di Marawi untuk ikut memerangi gerombolan bersenjata Maute yang terafiliasi dengan IS. “Itu karena mereka menghargai Indonesia sebagai negara yang mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu operasi perkotaan seperti itu,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah Presiden Joko Widodo sudah menye-tujui rencana pengiriman pasukan itu, Wiranto menjawab, “Belum.” (Gol/Ant/P-3)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...