HADIRKAN SAKSI AHLI, PARTAI REPUBLIK JALANI SIDANG DI PTUN JAKARTA

Andaikan PARTAI MALAIKAT menjadi calon peserta Pemilu, tetap tidak akan diloloskan oleh KPU….. (Warsono)

JAKARTA, REPUBLIK.or.id – Partai Republik kembali menjalani sidang gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli, saksi fakta dan penyerahan bukti pada Senin, (01/3).

Ketum bersama Saksi Ahli dan Pengacara menunggu jadwal Sidang di PTUN Jakarta, Senin (1/3).

Dalam persidangan, partai republik menghadirkan tiga orang saksi ahli yaitu Refly Harun Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Indonesia, Bambang Eka Cahya Widodo Mantan Ketua Bawaslu, serta Saut Parulian Panjaitan Ahli Hukum Administrasi Negara. Sementara Saksi Ahli menghadirkan dua orang pengurus Partai Republik yaitu Waketum Hamdan Harahap dan Wasekjen Warsono.

Dalam kesaksiannya Refly Harun memaparkan bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa parpol yang lolos ke tahapan sebagai peserta pemilu adalah partai yang telah melalui tahapan verifikasi factual. Namun pada kenyataannya, Partai Republik terjegal dalam proses penelitian administrasi.

“Proses administrasi itu seharusnya bukan upaya dalam menjegal partai, tetapi harusnya bisa menjadi jembatan antara penyelenggara dengan peserta pemilu,” Paparnya.

Ketum Partai Republik, Suharno Prawiro bersama Saksi Ahli Refly Harun

Sementara Saksi Ahli Bambang Eka, menyebutkan  Dalam proses administrasi dengan verifikasi ada persoalan berbeda, karena perubahan PKPU No 11 tahun 2017 menjadi PKPU No 6 tahun 2018 itu telah mengubah mekanisme dari penelitian administrasi  dan verfak  menjadi satu kesatuan, sehingga dalam hal ini telah terjadi perubahan landscape hukum sehingga dalam hal ini KPU memaksakan peraturan tersebut, dan merugikan partai politik yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos administrasi.

“Pada intinya, seluruh partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama, UU No 27 tahun 2017 pasal 2 ayat 1 itu ada frasa  telah ditetapkan atau lolos verifikasi, jadi kata-kata telah ditetapkan itu tidak memiliki kekuatan hukum karena telah dibatalkan oleh MK, perubahan ini yang menurut saya sangat mendasar,” ujarnya, Bambang melanjutkan, karena telah dihilangkan frasa tersebut maka parpol seharusnya dinyatakan lolos setelah verifikasi, bukan penelitian administrasi.

Sedangkan Saksi Ahli Saut Panjaitan mengatakan, Bahwa munculnya Surat Keputusa KPU RI Nomor 58,  menurut perspektif hukum  sebenarnya cacat formal, baik mengenai antara judul dengan dictum.

“Cacat substansial dalam dictum ketiga oleh karena itu ini bertentangan dengan asas prinsip dan asas kecermatan. Kemudian akibatnya secara substansial bertentangan dengan UU 7 tahun 2017,” kata Saut.

 

Saksi Fakta, Wasekjen Partai Republik, Warsono menjelaskan, dilemanya partai politik yang saat ini tidak duduk di Senayan, sehingga mendapatkan perlakuan yang tidak sama, serta ada upaya untuk penyederhanaan parpol di negeri ini, KPU didukung Bawaslu menerapkan wewenang yang melampaui batas, mencampur adukkan dan menyalahgunakan jabatan, dan Partai Republik pun menjadi korbannya.

“Saya sebagai saksi fakta dalam Persidangan, menyampaikan hal yang sebenarnya, tentu publik dapat melihat kebenaran terhadap apa yang dialami oleh partai republic. Mungkin public akan sependapat dengan kami, andai “Partai Malaikat” pun yang mendaftar di KPU sebagai calon peserta pemilu, maka dengan perilaku KPU dan Bawaslu terhadap Partai Republik, tentu tidak akan lolos menjadi peserta pemilu,” pungkas Warsono.

Jajaran Pengurus DPP dan DPW setia mengikuti sidang hingga tengah malam.

Sidang yang berjalan alot tersebut, dimulai sejak pukul 11.00 siang hingga tengah malam pukul 23.59 dengan menyerahkan dan memeriksa bukti dokumen yang antara lain berupa Keputusan KPU, keputusan Bawaslu serta dokumen bukti pendaftaran partai Republik dari Pusat hingga daerah.

Rencananya sidang kembali akan digelar pada Rabu, (3/4) dengan agenda yang sama yaitu mendengarkan saksi ahli dan fakta dari pihak tergugat serta penyerahan bukti serta dokumen. (Dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Data Lengkap, Partai Republik Berpeluang Lolos P4

JAKARTA, REPUBLIK.or.id – Sidang gugatan Partai Republik terhadap KPU-RI kembali digelar dengan agenda pembuktian  di ...