Gugatan Partai Republik Ditolak PTUN, Wasekjen Menduga Ada Intervensi Elite Politik

JAKARTA, REPUBLIK.OR,ID – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, menolak seluruh gugatan Partai Republik terhadap KPU-RI, terkait dengan SK penetapan partai politik peserta Pemilu 2019.

“Dalam perkara ini, menolak gugatan penggugat sepenuhnya,” kata Hakim Ketua Edi Septa Surhaza, Hakim Anggota Tri Cahya Indra Permana, dan Rony Cahyo Indra Permana serta Panitera Nanang Damini saat membacakan amar putusan di PTUN Jakarta, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu (11/4/2018).

Dalam sidang dengan perkara No. 60/G/SPPU/2018/PTUN.JKT, Hakim menimbang bahwa Keputusan Bawaslu dan KPU sendiri sudah mengikat, sehingga hakim berpedoman kepada surat keputusan tersebut dan menyatakan Partai besutan Mayjen (Purn) Dr. Ir. H, Suharno Prawiro, MM tersebut, tidak Lolos P4.

Wasekjen Partai Republik, Warsono menyebutkan bahwa keputusan Hakim sangatlah tidak objektif dan mengecewakan, serta mengenyampingkan bukti, saksi ahli dan fakta.

“Sangat tidak relevan, kok dalam persidangan sebelumnya, bukti kita lengkap dan kuat, saksi ahli ada, saksi fakta ada, sedangkan KPU sendiri tidak ada tambahan bukti, saksi ahli dan fakta pun tidak ada, hakim pun memojokkan KPU, saya yakin keputusan hakim tidak murni dan ada intervensi dari pihak lain,” tegas Warsono.

Selain itu, menurut Warsono ketidak objektifan Pengadilan Tata Usaha Negara  dalam memutus perkara ini adalah, mereka masih merujuk kepada Surat Keputusan KPU Nomor 58 Tahun 2018, serta Berita Acara Bawaslu RI No. 92.

“Mengadukan perkara ini ke PTUN adalah membuang waktu, tenaga dan biaya, percuma juga ada PTUN, apa bedanya dengan hasil kemarin dari Bawaslu, keputusan Bawaslu itu mencederai dan cacat hukum serta bertentangan dengan UUD 45. Ini merupakan perampasan hak konstitusi, matinya kesempatan berserikat dan berdemokrasi bagi Partai Republik,” ujarnya.

Warsono menduga, dibalik keputusan majelis hakim ini, ada intervensi dari pihak Yudikatif yang sangat ingin menghancurkan partai kecil, demi kepentingan golongannya ataupun partainya sehingga bebas melenggang di perpolitikan nantinya.

Adapun keanehan di dalam acara persidangan, Partai Republik dijadwalkan sidang pada pukul 13.00 wib. Lawyer Partai Republik sendiri belum mendaftar, serta di agenda sidangpun nama Partai Republik tidak tercantum. Tetapi sekitar pukul 10.30 wib, secara mendadak Partai Republik dipanggil untuk sidang.

“Sungguh aneh, daftar belum kok sudah dipanggil sidang, maksudnya apa ini?,” kata Warsono. Namun bagi Partai Republik, lanjut Warsono, tidak akan berhenti mencari keadilan sampai di PTUN saja, Partai akan terus berusaha mencari keadilan melalui berbagai macam jalur hingga Partai Republik bisa lolos menjadi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. (Dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

HADIRKAN SAKSI AHLI, PARTAI REPUBLIK JALANI SIDANG DI PTUN JAKARTA

“Andaikan PARTAI MALAIKAT menjadi calon peserta Pemilu, tetap tidak akan diloloskan oleh KPU…..” (Warsono) JAKARTA, ...