Gagalnya Demokrasi di Indonesia

Gagalnya Demokrasi di Indonesia

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Republik Provinsi Aceh, Endri Sutedi hingga saat ini masih sangat optimis bahwa Partai Republik yang telah terbentuk di Aceh Sejak Tahun 2012 di Aceh yang saat itu dipimpin oleh Ibu Marwah Daud Ibrahim dan Saat ini dipercayakan kepada Bapak Mayjend Purn. TNI Dr. Ir. Suharno Prawiro sebagai Ketua Umum Partai Umum Partai Republik periode 2016 – 2021 akan lolos dan menjadi Partai Politik Peserta Pemilu (P4) 2019 dan bersaing di 2019 dengan partai politik lainnya yang telah terlebih dahulu dinyatakan lolos oleh KPU RI.

Endri melanjutkan, bahwa alasan saat ini mengapa Partai Republik terhambat langkah untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu (P4) 2019 dikarenakan beberapa faktor antara lain karena adanya ketidakadilan yang terjadi antara Partai Politik viagra pas cher yang telah menjadi penguasa dan menguasai senayan dengan partai-partai kecil yang sedang dan baru tumbuh.

Jika dikaji lebih mendalam inilah adalah salah langkah untuk membunuh demokrasi yang ada di Indonesia. Lebih lanjut Endri mengatakan bahwa terapan / kebijakan yang dilakukan oleh KIP Aceh / KIP Kabupaten / Kota banyak yang merugikan partai-partai kecil, antara lain pelaksanaan SIPOL yang terkesan dipaksakan padahal pelaksanaan SIPOL pada saat pendaftaran sejak awal tanpa ada sosialisasi. Bagaimana mungkin suatu sistem dilaksanakan tanpa ada sosialisasi. Monopoli yang dilakukan oleh partai-partai penguasan senayan tidak lain merupakan langkah untuk mematikan DEMOKRASI.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Republik Provinsi Aceh, Endri Sutedi juga menambahkan bahwa kepengurusan Partai Republik di Provinsi Aceh sudah memenuhi persyaratan yang diminta oleh KIP Aceh / KIP Kabupaten / Kota. Sebagai contoh persyaratan inti yang diminta oleh KIP Aceh / KIP Kabupaten / Kota tentang Domisili Kantor, Rekening Bank, Status Kantor (Form F-4) dari KIP Aceh / KIP Kabupaten / Kota dan 30% keterwakilan perempuan disemua tingkatan baik DPW, DPD dan DPK. Sebagai laporan bahwa DPW Aceh telah mampu kepengurusan tingkat kabupaten/kota (DPD) sebanyak 21 DPD dan masing-masing telah terbentuk kepengurusan tingkat Kecamatan sebanyak 85% – 100% kepengurusan.

Melihat kondisi ini Seluruh komponen, pengurus, kader dan simpatisan Partai Republik di seluruh Indonesia akan berjuang hingga batas akhir kemampuan untuk lolos dan menegakkan DEMOKRASI di Indonesia sehingga DEMOKRASI Indonesia akan lebih bermartabat dan berkualitas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Mencari Keadilan, Partai Republik Sambangi Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, REPUBLIK – Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) ...