Enam Langkah ‎Menperin Percepat Pertumbuhan Industri

SURABAYAKementerian Perindustrian telah menetapkan enam kebijakan prioritas industri nasional, yang sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Arah strategis tersebut meliputi peningkatan daya saing dan produktivitas, penumbuhan populasi industri, serta pengembangan perwilayahan industri di luar pulau Jawa.

“Mengingat pentingnya peran sektor industri dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, maka perlu kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhannya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam acara Pendalaman Kebijakan Industri, Surabaya, Senin (17/4/2017).

Airlangga menjelaskan, pertama, kebijakan yang tengah dijalankan Kemenperin adalah penguatan SDM melalui penguatan vokasi industri yang meliputi pembinaan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan industri.

Selanjutnya, pembangunan dan penyelenggaraan Politeknik atau Akademi Komunitas di Kawasan Industri dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).

“Kemudian, melaksanakan pelatihan tenaga kerja industri dengan sistem three in one (3in1) yang meliputi pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja,” ujarnya.

Kebijakan kedua, pendalaman struktur industri melalui hilirisasi sektor kimia tekstil dan aneka, agro, serta logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

“Rencana investasi sampai tahun 2020 dari sektor-sektor tersebut mencakup 97 proyek dengan nilai sebesar Rp 567,31 triliun dan diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak 555.528 orang baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung,” ucap Airlangga.

Ketiga, Kemenperin tengah memacu pengembangan sektor padat karya berorientasi ekspor, antara lain industri alas kaki, industri tekstil dan produk tekstil, industri makanan dan minuman, industri furniture kayu dan rotan, serta industri kreatif.

“Amunisi untuk memacu sektor-sektor tersebut, salah satunya dengan memberikan insentif fiskal berupa pemotongan pajak penghasilan yang digunakan untuk reinvestasi,” tuturnya.

Kemudian, kebijakan keempat, pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dengan platform digital yang terintegrasi melalui program e-smart IKM.

Kebijakan kelima adalah pengembangan industri berbasis sumber daya alam, seperti upaya yang telah dierimplementasi di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dan Kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara yang menjadi pusat pengembangan industri smelter berbasis nikel.

“Dengan tujuan meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri, Morowali mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 60 persen, sedangkan untuk Konawe 15 persen,” paparnya.

Keenam, pengembangan kawasan industri. Kemenperin mencatat, hingga akhir tahun 2016, tiga kawasan industri yang sudah beroperasi adalah di Sei Mangkei, Morowali, dan Bantaeng.

Untuk tiga tahun ke depan, kata Airlangga, akan dipercepat pembangunan kawasan industri Tanjung Buton, Dumai, Berau (Kaltim),Tanah Kuning (Kaltara), JIIPE (Gresik), Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (Serang, Banten) yang telah diusulkan dalam revisi Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

‎”Melalui enam kebijakan prioritas tersebut, industri pengolahan non-migas diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,2-5,4 persen dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1-5,4 persen pada tahun 2017,” tutur Airlangga.

Sumber Tribunnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...