Dunia Akui Transparansi Pengelolaan Ikan Indonesia

INDONESIA mendapat predikat sebagai negara yang mendorong transparansi dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, melalui pelaksanaan List of License Holder, perizinan kapal, data tangkapan, angka ekspor dan impor produk perikanan, perhitungan tarif, hingga regulasi pemerintah.

Saat ini dunia pun sudah mengakui bahwa Indonesia sudah bergerak menuju open goverment yang semangatnya adalah disclosure, dan tentunya telah menerapkan keterbukaan yang diatur oleh Undang undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Indonesia menekankan bahwa pengelolaan perikanan secara transparan didasarkan pada tiga pilar yaitu, kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, melalui penerapan good governance dan komitmen yang kuat,” ujar Dirjen Perikanan Tangka Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja, Selasa (2/5).

Pengakuan dunia akan transparansi aktifitas penangkapan ikan oleh Indonesia tersebut didapatkan saat acara 2nd International FisheriesTransparancy Initiative (FITI) Confertence baru-baru ini di Kuta Bali. Saat itu dihadiri oleh sekitar 350 delegasi dari dalam dan luar negeri. Seluruh peserta sepakat meluncurkan A New Era of Tranparancy in Fisheries” guna mendukung pengelolaan perikanan yang transparan.

“Kesempatan inilah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menunjukkan komitmennya bahwa Indonesia siap menerapkan prinsip prinsip pengelolaan perikanan yang transparan dengan bekerja sama dengan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115), dan The Humbold-Viadrina Governance Platform. Dan seluruh peserta mengakui jika Indonesia sudah bergerak menuju transparansi itu,” ujarnya.

Diakui atau tidak, sebagai champion pemberantasan illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF), pemerintah Indonesia dalam hal ini KKP dengan tegas melaksanakan apa yang telah digariskan.

“Sebelumnya, keterbukaan industri Indonesia sudah dikenal melalui kiprahnya pada Extractive Industry Tranparancy Initiative (EITI). Dan langkah selanjutnya adalah menegaskan kepemimpinan Indonesia melalui komitmen transparansi pengelolaan perikanan dalam rangka perbaikan tata kelola perikanan nasional,” tukasnya.

Untuk itu saatnya pemerintah Indonesia mendorong negara lain untuk turut serta berkomitmen dalam transparansi pengelolaan perikanan mereka. “Dengan keberhasilan ini nantinya Indonesia tidak banyak kesulitan untuk mendorong negara lain agar berkomitmen dalam transparansi pengelolaan perikanan mereka melalui berbagi pengalaman soal tata kelola perikanan masing masing negara,” pungkas Sjarief Widjaja. (OL-3)
Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...