Dukung Program S2 KPU, Ketua Komisi 2 Harapkan Ketersediaannya di 34 Provinsi

Bali, Dalam Workshop Evaluasi Modul Tata Kelola Pemilu Tahun 2017 yang berlangsung di Bali, Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Zainudin Amali yang memaparkan tentang kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menerangkan bahwa DPR melalui Komisi 2 mendukung program beasiswa yang diluncurkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (26/7).
 
Bahkan Zainudin memaparkan, dirinya berharap program tersebut hadir di setiap provinsi di Indonesia, sehingga beasiswa tersebut dapat dimanfaatkan oleh pegawai KPU dan Bawaslu untuk memeratakan kualitas SDM KPU di tingkat daerah.
 
“Tentu kami di DPR sangat mendukung peningkatan kapasitas SDM yang ada di KPU dan Bawaslu yang bergelut dengan kepemiluan. Saya berharap program ini ada di seluruh provinsi. Jika sekarang 10 berarti masih ada 24 lagi, minimum itu, karena ini komitmen kita,” kata Zainudin.
 
Karena satuan kerja (satker) KPU yang besar, KPU harus menyiapkan SDM yang kompeten. Tanpa pemerataan kualitas SDM, Zainudin mengatakan besarnya satker KPU yang ada bukan malah membantu KPU pusat, tetapi akan membuatnya sebagai beban bagi KPU pusat.
 
“Jangan hanya di KPU pusat yang ditingkatkan, tetapi dibawahnya juga. Sebab merekalah yang menjadi ujung tombak. Kalau mereka tidak ready tentang pengetahuan manajemen kepemiluan, itu bisa menjadi beban buat teman-teman di pusat,” lanjutnya. 
 
Dengan pemerataan kualitas SDM tersebut, Zainudin berharap penyelenggara pemilu di daerah dapat menyelesaikan persoalan kepemiluan dengan ilmu yang didapatkan dari program beasiswa S2 tanpa melibatkan KPU pusat.
 
“Harapannya supaya tidak semua persoalan yang muncul harus diselesaikan di pusat, sehingga bisa diselesaikan sendiri dengan ilmu yang telah didapat,” terang Zainudin.
Zainudin mengatakan, KPU memegang peran yang penting dalam penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu ia menjelaskan kualitas SDM penyelenggara pemilu perlu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya.
 
“Kalau sekali saja KPU dan Bawaslu salah, dampaknya muncul kegaduhan kepada demokrasi kita di Indonesia dan seluruh sendi yang ada. Nah, apabila ada kesulitan, tolong sampaikan, kami (DPR) support,” kata dia.
 
Untuk mendukung program beasiswa KPU, dirinya berjanji akan berbicara dengan Komisi 10 DPR RI yang fokus dalam bidang pendidikan untuk memberi perhatian dan dukungan guna tingkatkan SDM pada program kepemiluan tersebut.
 
“Kita bisa cari jalan melalui Komisi 10, bidang pendidikan untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap pendidikan, khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia untuk program kepemiluan ini,” ujarnya.
 
Ia menambahkan, dukungan tersebut diperlukan oleh KPU, karena untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dibutuhkan SDM yang mumpuni, karenanya beban tersebut tidak dapat dipikul oleh KPU, tetapi perlu didorong oleh pihak-pihak terkait lainnya.
 
“Kalau beban ini hanya ada di KPU semuanya pasti tidak sanggup. Maka perlu dukungan, apalagi jika nanti muncul program-program menarik lain, perguruan tinggi yang akan kualahan. Misalnya parpol diikutkan, lembaga swadaya masyarakat yang konsen pemilu diikutkan melalui beasiswa dan sebagainya. Ini hal menarik yang bisa mempercepat menggenerasikan kalangan masyarakat muda tentang kepemiluan. Ini tidak bisa sebagai tanggung jawab penyelenggara saja, KPU dan Bawaslu, tetapi seluruh elemen masyarakat,” jelas Zainudin.
Sumber kpu.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...