DPR Sepakat Merevisi UU Persaingan Usaha

PARLEMEN sepakat untuk merevisi Undang-Undang (UU) No 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal itu diputuskan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan RUU tersebut akan menjadi inisiatif DPR.

Ketua Panja RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Azam Azman Natawijana menjelaskan setidaknya terdapat tujuh subtansi baru dalam RUU Persaingan Usaha ini.

Pertama, memperluas definisi pelaku usaha agar dapat menjangkau pelaku usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia. Diharapkan, dengan RUU ini dapat menjangkau perilaku anti persaingan dalam platform bisnis baru berbasis digital seperti e-commerce, e-procurement, e-payment, dan bisnis berbasis daring (online) lainnya.

Kedua, mengubah notifikasi merger dari kewajiban untuk memberitahukan setelah merger (post merger notification) menjadi kewajiban pemberitahuan sebelum merger (pre merger notification).

“Ketiga, mengubah besaran sanksi yang selama ini menggunakan nilai nominal besaran tertinggi dalam rupiah menjadi prosentase sekurang-kurangnya 5% dan setinggi-tingginya 30% dari nilai penjualan dalam kurun waktu pelanggaran terjadi,” papar Azam dalam keterangan resmi, Jumat (28/4).

Di samping itu, RUU akan membahas pengaturan mengenai pengampunan dan/atau Pengurangan Hukuman (Leniency Program), sebagai strategi yang efektif dalam membongkar kartel dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam jangka panjang.

RUU persaingan usaha juga akan mengatur penyalahgunaan posisi tawar yang dominan pada perjanjian kemitraan. Tujuannya, sebagai instrumen hukum perlindungan pelaksanaan kemitraan yang melibatkan UMKM.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU, sahut Azam, RUU ini mengatur ketentuan yang memungkinkan KPPU untuk meminta bantuan Kepolisian guna menghadirkan pelaku usaha yang tidak kooperatif.

“KPPU akan diberi wewenang menjatuhkan sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan izin usaha terhadap pelaku usaha yang melanggar larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” pungkas Azam.

Substansi terakhir, kelembagaan KPPU akan diperkuat. Penguatan kelembagaan KPPU ini bisa berupa dukungan pelaksanaan tugas Anggota KPPU, baik secara substansi maupun dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf pun mengapresiasi hasil rapat paripurna DPR tersebut. Selanjutnya, pembahasan RUU Persaingan Usaha ini akan dilakukan dengan pemerintah.

“Kami mengharapkan agar proses pembahasan dengan pemerintah dapat berjalan dalam waktu tidak terlalu lama guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” tutup Syarkawi. (OL-6)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...