DPR Minta KPU tidak Khawatir

DPR mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyampaikan dua versi draf Peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal pemilu serentak 2019. Komisi II DPR akan mencocokkan waktu untuk dilakukannya konsultasi draf PKPU yang tidak terikat dengan lima isu krusial yang tengah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengemukakan hal tersebut saat dihubungi Kamis (29/6). “Terkait usul KPU, Bawaslu, dan juga DKPP kita bisa terima. Nanti sambil penyelesaian lima isu krusial, saya kira bisa dimulai, nanti kita cocokkan waktunya,” kata Riza.

Riza mengakui pembahasan RUU Pemilu mengalami kemunduran karena DPR ingin menyelesaikan pembahasan dengan musyawarah mufakat. Ia memastikan UU Pemilu akan rampung pada masa sidang DPR periode saat ini. “Kita sepakat ya, pemerintah, DPR, dan kita semua i­ngin undang-undang selesai. Kami pastikan undang-undang ini selesai pada masa sidang ini. Masa sidang ini kan sampai tanggal 29 Juli, jadi tidak usah khawatir, pasti kami selesaikan. Kami ini mundur-mundur karena memang ingin musyawarah hingga bulat. Sampai hari ini kami optimistis bisa musyawarah,” pungkasnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kedua versi draf PKPU tersebut sudah dikirimkan kepada DPR dan pemerintah. Hal itu meng­ingat penyelenggaraan pemilu serentak 2019 kian mendekati masa tahapan, sedangkan RUU Pemilu tidak kunjung disahkan. Di sisi lain, KPU diwajibkan mengonsultasikan PKPU dengan DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, dua versi draf PKPU diharapkan bisa mengatasi masalah molornya payung hukum baru penyelenggaraan pemilu. “Satu draf tahapan kami susun berdasarkan RUU Pemilu yang pembahasannya masih berjalan saat ini. Kami susun berdasarkan perkembangan terakhir pembahsan di DPR,” ungkap Pramono.

Sementara itu, satu draf lain disusun berdasarkan UU yang saat ini masih berlaku dan merujuk kepada putusan MK mengenai keserentakan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Aturan pemilu yang saat ini masih berlaku yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 mengenai pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. “Kami mengajukan dua rancangan tersebut dalam rangka konsultasi. KPU siap menyelenggarakan pemilu dalam kondisi apa pun, termasuk jika DPR dan pemerintah mengambil keputusan memakai UU lama,” ujarnya. Sebelumnya, kata Pramono, DPR dan pemerintah mengambil kebijakan kembali kepada UU Pilpres lama saat pembahasan aturan Pilpres 2014 menemui jalan buntu. Karena itu, dalam dua rancangan tahapan Pemilu 2019, ada dua versi pelaksanaan tanggal pemungutan suara.

Menanti perkembangan
Pramono menjelaskan versi pertama draf PKPU sesuai dengan pembahasan RUU Pemilu, yakni proses tahapan pemilu berlangsung selama 18 bulan. Hari pemungutan suara jatuh pada 17 April 2019. Adapun masa kampanye akan berlangsung selama enam bulan. Sementara itu, versi kedua draf PKPU menjelaskan proses tahapan pemilu selama 22 bulan. Dengan demikian, masa kampanye akan berlangsung selama satu tahun dan hari pemungutan suara jatuh pada 24 April 2019.

Pramono menambahkan, pihaknya hingga kini belum menerima jadwal konsultasi PKPU dengan DPR. DPR sendiri baru akan mengakhiri masa reses pada 6 Juli mendatang. Dengan demikian, KPU belum dapat menyusun PKPU selain tahapan, program dan jadwal. “PKPU secara rinci per tahapan belum bisa kami susun karena masih menanti perkembangan pembahasan RUU Pemilu,” pungkasnya. (P-1)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...