Diaspora Aset Negara

DIASPORA merupakan aset besar bagi pembangunan bangsa Indonesia yang harus dikelola karena dapat menjadi mitra dengan pemerintah untuk membangun negara serta menjadi wakil negara yang mengakomodasi kepentingan Indonesia di forum-forum dunia.

Pandangan ini mengemuka bersamaan dengan pembukaan acara Kongres ke-4 Diaspora Indonesia di Jakarta, kemarin (Sabtu, 1/7). Dengan dihadiri oleh 9.000 orang dari 55 negara di seluruh dunia, kongres yang akan berlangsung hingga Selasa (4/7) dan diselenggarakan oleh Indonesian Diaspora Network Global (IDNG) tersebut menghadirkan 42 pembicara dalam 12 sesi berbeda yang mengambil tema Bersinergi bangun negeri.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, misalnya, berharap para WNI yang tinggal di negara lain tersebut dapat bersatu, kuat, kukuh, dan bisa bermitra dengan pemerintah. “Kita tahu diaspora ini ialah aset yang besar, jumlahnya sekitar dua hingga tiga juta orang dan terdiri atas beragam profesi termasuk di antaranya ahli di sektor migas dan para pekerja kita,” ujar Retno.

Untuk memaksimalkan peran diaspora bagi pembangunan bangsa, Menlu menuturkan bahwa pemerintah akan segera meluncurkan kartu diaspora Indonesia untuk menjembatani kepentingan para diaspora dan pemerintah.

Sistem pendaftaran untuk keanggotaan kartu ini akan dilakukan secara sukarela, baik untuk WNI maupun eks WNI yang terdaftar dalam jaringan diaspora di berbagai negara.

“Dengan kartu ini pemerintah akan memberikan beberapa kebijakan untuk diaspora Indonesia. Mudah-mudahan bulan depan kartu diaspora Indonesia sudah dapat diluncurkan,” ucap Menlu Retno.

Dalam acara itu Menlu juga sempat mempersembahkan puisi bagi diaspora Indonesia. Lewat puisi tersebut, Retno menyampaikan rasa bangga dan dukungannya bagi seluruh anak bangsa yang berjuang di berbagai penjuru dunia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sempat ikut menjadi diaspora karena bekerja untuk Bank Dunia mengaku kepulangannya ke Tanah Air ialah keputusan yang terbaik. “Kembali ke Indonesia ialah kehormatan bagi saya untuk melakukan lagi tugas yang sama seperti 10 tahun lalu,” tegas Sri Mulyani.

Dwikewarganegaraan
Masalah dwikewarganegaraan masih menjadi hambatan bagi sejumlah diaspora. Pemerintah telah mengeluarkan wacana untuk melakukan revisi UU Kewarganegaraan, tetapi sampai sekarang belum menunjukkan hasil. Untuk kebijakan dwikewarganegaraan yang selama ini menjadi tuntutan para diaspora Indonesia, Menlu Retno menyatakan proses untuk mengubah undang-undang tentang dwikewarganegaraan masih sangat panjang.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa isu itu tidak akan menghalangi peran diaspora untuk membantu memajukan bangsa. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengakui, memang sudah sempat terjadi pembahasan tentang dwikewarganegaraan pada 2015 di DPR, tetapi kemudian menghadapi kebuntuan sampai saat ini.

“(Revisi UU Kewarganegaraan) masih tunggu-menunggu. Pemerintah masih belum satu suara, apalagi di DPR yang memiliki 10 fraksi,” tutur Meutya saat dijumpai di sela kongres.

Ia pun mengingatkan pemberian hak dwikewarganegaraan ialah hak istimewa sehingga harus ada kemampuan dan keinginan pemerintah untuk memberikan izin itu.

“Pada dasarnya, negara-negara yang membolehkan dwikewarganegaraan ialah negara dengan ekonomi yang maju, memiliki hak inti yang sudah terpenuhi dengan baik. Supaya tidak ada potensi orang-orang yang menggunakan dwikewarganegaraan tersebut untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya. (Jes/Pro/Ant/X-11)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...