Dialog Jadi Cara Efektif Penyampaian Aspirasi Buruh

MENTERI Ketenagakerjaan RI Muhammad Hanif Dhakiri menyatakan, tidak ada larangan bagi buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hari buruh 1 Mei besok. Namun, hendaknya penyampaian pendapat tersebut harus memperhatikan urgensi dan efektifitasnya.

Hanif melanjutkan, selama proses unjuk rasa hendaknya perlu diiringi dengan dialog sosial untuk menemukan solusi bersama. Sebab, dialog sosial ketenagakerjaan dilakukan secara sejajar dan dengan kepala dingin.

“Di negara maju, dialog sosial terus digemakan dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan,” kata Hanif di sela-sela acara gowes bersama antara serikat pekerja dengan Menteri Ketenagakerjaan, di Hutan UI, Depok.

Menurut Hanif, dialog sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu kunci peningkatan kesejahteraan buruh. “Kita menyadari, kepentingan pengusaha dan pekerja pasti berbeda. Tapi sepanjang bisa didialogkan, solusi pasti ditemukan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Haiyani Rumondang. Menurut Haiyani, dialog sosial antara buruh, pengusaha, dan pemerintah memang harus dibudayakan.

“Menjalin keakraban antara buruh, pengusaha, dan pemerintah itu yang menjadi harapan kita bersama. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya berolahraga bersama, seperti Gowes Bareng ini,” kata Haiyani.

Keakraban juga bisa dijalin dengan kegiatan bersama lainnya, seperti yang akan dilakukan di puncak acara May Day Festival pada 1 Mei di Senayan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Indrayana mengakui, kesadaran untuk melakukan dialog sosial ketenagakerjaan terus menjamur di tengah perjuangan gerakan buruh Indonesia saat ini.

“Jika memang bisa dilakukan dialog, kenapa terus dipertentangkan. Yang terpenting, tujuan utamanya adalah kepentingan buruh dan pengusaha bisa terpenuhi,” kata Indrayana.

Dia menyontohkan, sepuluh tahun lalu, aksi buruh selalu bertentangan dan berhadapan dengan pengusaha dan pemerintah. Tapi, trend seperti itu terus berkurang, digantikan oleh dialog.

Dalam hal ini, esensinya buruh ingin terus bekerja dan mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan pengusaha ingin bisnisnya berkembang, dan pemerintah ingin iklim investasi terjaga dan perekonomian maju. “Artinya, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Jadi, jika ada persoalan, kenapa tidak didialogkan agar ada solusi,” pungkasnya.(OL-3)
Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...