Dana Miliaran, Baru 3 Desa Terapkan Anjuran BPKP

KPK menyatakan pengawasan pemerintah daerah dalam penyaluran dana desa masih lemah. Akibatnya, ada penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya.

PENERAPAN aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) belum dipahami betul oleh perangkat desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tak mengherankan, baru 3 dari 381 desa yang mengimplementasikannya.

“Tiga desa yang sudah menjalankan Siskeudes, yakni Cibatu dan Cibolangkaler di Kecamatan Cisaat, serta Desa Karangpapak di Kecamatan Cisolok,” terang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukabumi Ade Setiawan kepada <>Media Indonesia, kemarin (Selasa, 16/5).

Siskeudes ialah aplikasi wajib yang digunakan untuk meminimalkan penyalahgunaan dana desa. Siskeudes dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Menurut Ade, kewajiban penerapan Siskeudes harus selesai dalam waktu dua tahun ke depan. Untuk mengejar target itu, tahun ini Pemkab Sukabumi akan mengebut implementasi Siskeudes di 190 desa.

“Data terakhir, jumlah desa yang sudah terakomodasi sudah mencapai 156 desa. Setiap hari datanya bertambah. Jadi sistem keuangan desa itu menyangkut soal perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pengelolaan keuangan,” terang Ade.

Selama ini, kemampuan sumber daya manusia di tingkat desa masih terbatas dalam memenuhi ketentuan pelaporan dana desa yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

Pada 2016 lalu, sebut Ade, cuma 8 dari 381 desa yang dinilai memenuhi ketentuan pelaporan kegiatan APB-Des. “Makanya, ketika ada pemeriksaan dari BPK, kita kejar tayang memperbaiki pelaporan setiap desa yang dinilai belum benar secara administrasi,” terang Ade.

Besaran dana desa dan alokasi dana desa tahun ini di Kabupaten Sukabumi sekitar Rp540 miliar. Rata-rata setiap desa mendapatkan Rp1,3 miliar-Rp1,4 miliar.

Secara nasional, alokasi dana desa tahun ini mencapai Rp60 triliun dan akan meningkat dua kali lipat pada 2018 menjadi Rp120 triliun.

Penerapan Siskeudes juga mendapat sorotan serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga superbodi itu menilai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kurang aktif dalam mempercepat penerapan Sis-keudes.

“Pengawasan pemerintah daerah dalam verifikasi dana desa terhitung lemah sehingga ada penggunaan dana desa yang tak sesuai dengan peruntukannya,” ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, kemarin.

80% infrastruktur
Di hadapan puluhan pengurus Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyentil penggunaan dana desa yang masih didominasi pembangunan infrastruktur. Padahal, dana itu akan lebih bermanfa-at jika dimaksimalkan untuk penguatan ekonomi kreatif di perdesaan.

“Selama ini, dana desa masih banyak yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur. Persentasenya mencapai 80%,” kata Soekarwo seusai melantik DPD Apdesi Jatim masa bakti 2017-2022 di Sidoarjo, kemarin.

Jalan desa yang sudah bagus, imbuh Soekarwo, suatu saat akan rusak lagi. Namun, tidak dengan ekonomi kreatif. “Apabila terus-menerus membeli bahan dari toko, perekonomian di desa tidak akan bisa berkembang,” sergahnya. (FL/YH/N-4)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...