Dana Desa Perlu Dikawal Bersama

AGAR dana desa bisa dimanfaatkan secara maksimal, peran pendamping desa perlu ditingkatkan. Selain itu, peran masyarakat perlu dilibatkan. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT Taufik Madjid, kelak pendamping desa akan dievaluasi secara berkala selama tiga bulan sekali. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan agar mereka bisa bekerja secara maksimal.

Pasalnya penyelewengan dana desa tidak terlepas dari peran pendamping desa. Dalam evaluasi tersebut, kata Taufik, satuan kerja di provinsi akan menilai kehadiran, tugas-tugas, dan laporan dari para pendamping desa. Jika dalam evaluasi tersebut para pendamping desa dinilai tidak maksimal, mereka akan diberhentikan.

“Kalau dinilai tidak bagus, kami minta ada masukan dari desa dan teruskan ke satker atau langsung ke satker provinsi yang kontrak dikasih surat peringatan. Kalau sama sekali tidak bisa, pecat,” ujar Taufik saat dihubungi kemarin (Minggu, 6/8).

Sebelum ini, kata dia, peran pendamping desa tidak terlalu optimal sebab desa yang dijangkau sangat luas, yakni 3-4 desa untuk satu pendamping. Selain itu, regulasi baru yang belum dipahami maksimal oleh pendamping desa seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Karena itu, dalam waktu dekat akan dilakukan penyegaran dari pendamping desa dengan rekrutmen baru sebanyak 12 ribu orang.

Dalam rekrutmen tersebut, Kemendes akan melibatkan perguruan tinggi di setiap provinsi dan juga elemen masyarakat seperti LSM agar benar-benar akuntabel dan transparan.

Sebelum melakukan rekrutmen tersebut, Kemendes pada Selasa (8/8) akan mengumpulkan para training of trainer (ToT) tingkat provinsi yang nantinya akan melatih para pendamping desa di daerah masing-masing yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Reformulasi distribusi
Secara terpisah, sosiolog Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito mengatakan kunci pengawasan tidak bisa dibebankan kepada pendamping semata, tetapi masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga harus ikut mengawasi pengelolaan dan pembangunan desa. “Semuanya harus ikut mengawasi.”

Hal senada juga dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Kata Mendes, masyarakat jangan takut melaporkan indikasi penyelewengan dana desa. “Laporannya bisa ke satgas dana desa maupun menghubungi call center di nomor 1500040. Pemerintah pasti menindaklanjuti laporan itu,” ujarnya.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan berencana mereformulasi kebijakan dana desa untuk dapat diterapkan di tahun anggaran 2018. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan pemerintah akan menurunkan jumlah alokasi dana dasar yang dibagi rata. Jadi, perbandingan yang dihasilkan bisa saja 70:30 bahkan 60:40, bukan lagi 90:10.(Pra/Cah/E-2)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...