Dana Desa Diminta Tak Diwajibkan untuk Empat Program Prioritas

PEMERINTAH mewajibkan dana desa dipakai untuk empat program priroitas, yakni untuk badan usaha milik desa, produk unggulan, embung, dan sarana olahraga. Namun, kewajiban ini dinilai tidak menjawab kebutuhan desa.

Kepala Desa Plososari, Kendal, Jawa Tengah, Suwardi, meminta penggunaan dana desa diserahkan pada warga dan kepala desa. Sebab, Desa yang tahu kebutuhan apa yang paling mendesak.

“Kalau saya ikuti empat prioritas itu, saya bisa di demo warga. Warga desa saya yang paling diinginkan adalah pembangunan jalan,” kata Suwardi dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9).

Suwardi mengatakan, jalan jadi paling dibutuhkan untuk meningkatkan potensi ekonomi di desanya. Selain jalan, ia juga mengaku kekurangan gedung sekolah.

“Di desa saya ada empat SD, tapi enggak ada SMP. Ada cuma aksesnya jauh sekali,” ungkapnya.

Kepala Desa yang menjabat sejak 2008 itu mengatakan, saat ini ia mendapat kucuran Rp825 juta per tahun dari dana desa. Jumlah itu diakuinya lebih besar sebelum ada program dana desa.

“Dulu hanya Rp90 juta per tahun,” ungkapnya.

Anggota Kolaborasi Masyarakat Dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Sentot Pambudi mengatakan hal senada. Ia menilai penggunaan dana desa semestinya bukan cuma fokus pada tuntutan keinginan pemerintah pusat.

“Kebutuhan masyarakat desa itu beragam,” ungkap Sentot.

Ia membeberkan, data Kementerian Desa pada 2016, sebanyak 67 ribu kilometer jalan sudah dibangun. Jumlah itu yang tercatat setelah Undang-undang desa diberlakukan.

Dari segi angka, kata dia, memang sepertinya besar. Namun, Sentot mengingatkan kalau Indonesia punya 74 ribu desa.

“Kalau dibagi 74 ribu desa, berarti kurang dari 1 kilometer jalan yang dibangun di tiap desa,” bebernya. (MTVN/OL-6)

Sumber MediaIndoesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...