Dana Bantuan Partai Politik di Bangli Digodok

Bagli, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bangli, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bangli, Rabu (14/6), mengelar rapat koordinasi dengan Partai Politik (Parpol) untuk menggodok alokasi bantuan dana parpol. Dimana bantuan dana parpol sejumlah Rp. 725.178.694 yang dikucurkan melalui APBD  Kabupaten Bangli tahun 2017. Dimana KPU Bangli menjadi bagian dari tim verifikasi penelitian persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik.

Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Kabupaten Bangli I Nyoman Terus Arsawan mengatakan, alokasi bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu kepada Permendagri Nomor 6 tahun 2017, Keputusan Bupati Bangli Nomor 210/37/2017 tentang bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2017, Keputusan Bupati Nomor 210.05/36/2017 tentang tim verifikasi penelitian persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2017. Dalam Permendagri prosentase alokasi anggaran sudah sangat jelas, sebesar 60 % bantuan harus dialokasikan untuk pendidikan politik meliputi seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, dan workshop. Sisanya lagi 40 % dipergunakan untuk operasional kesekretariatan.

Terus mencontohkan pembiayaan operasional sekretariat adalah perjalanan dinas dalam dan luar daerah, besarannya sudah sangat jelas. Begitu juga honor narasumber, biaya konsumsi dan snak sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bangli. Jangan sampai partai politik membiayai kegiatan melebihi ketentuan yang sudah ada. ‘’Kita saat ini sudah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu partai politik dalam merealisasikan bantuan agar mengacu aturan yang ada,’’pintanya.

Hal senada dikatakan Anggota KPU Bangli, Putu Gede Pertama Pujawan. Dengan telah diaturnya peruntukan bantuan mengacu Permendagri Nomo 6 Tahun 2017, seluruh partai politik di Kabupaten Bangli yang meraih kursi di DPRD Kabupaten Bangli meliputi PDI-P, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKPI, dan Hanura agar benar-benar merealisasikan anggaran sesuai dengan aturan yang ada. Dalam Permendagri prosentase anggaran sudah sangat jelas, 60 persen adalah untuk pendidikan politik. Artinya, 60 persen anggaran itu agar direalisasikan sesuai asas penggunaan anggaran yakni efektif, efisien serta tepat sasaran. Dimana angka partisipasi masyarakat Kabupaten Bangli dalam beberapakali Pemilu berada dalam posisi dua terbaik di Provinsi Bali. Sehingga untuk mencerdaskan pendidikan politik dan demokrasi masyarakat, harus bisa terus dipacu sesuai anggaran yang ada.

‘’Partai politik sudah dibiayai oleh pemerintah. Saya minta kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, tidak bisa hanya dibebankan kepada KPU. Partai politik yang nota bene paling memiliki kepentingan, harus mengintensifkan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi itu bukan hanya menyasar kader.  Tapi masyarakat Bangli dalam arti luas. Sejalan dengan  optimisme kami untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Baik dalam hajatan Pilkada serentak tahun 2019 maupun Pemilu 2019,’’pintanya. (puj/gpr/foto : kpubgl)

Sumber kpu.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...