Dana Banpol Tidak Akan Kurangi Korupsi Politik

FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memandang peningkatan dana bantuan parpol (banpol) yang diajukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan akan dibahas dalam APBN Perubahan 2017 hanya akan mengurangi korupsi politik yang dilakukan kader parpol di daerah.

“Penambahan dana banpol ini tidak menjamin hilangnya praktik korupsi politik oleh kepala daerah,” ungkap Deputi Sekjen Fitra, Apung Widadi dalam siaran persnya, Kamis (6/7).

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana menaikkan dana bantuan untuk parpol dari Rp108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara. Saat ini pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp13,42 miliar untuk 12 partai politik peserta Pemilu 2014.

Jika dana bantuan parpol dinaikkan menjadi Rp1.000 persuara, pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp124,92 miliar. Anggaran tersebut rencananya ditargetkan masuk di APBN-P 2017.

Dalam catatan Fitra, terungkap bahwa penggunaan dana banpol saat ini masih bermasalah meski dinilai oleh politisi masih terlampau kecil dari segi jumlah. Masalah tersebut di antaranya seperti laporan keuangan penggunaan dana banpol yang tidak diberikan sejumlah partai.

“Fitra pernah melakukan permohonan dokumen terkait laporan keuangan seluruh Parpol yang bersumber dari APBN/APBD pada 2016, hasilnya banyak parpol yang tidak bisa memberikan laporan keuangan tersebut,” kata Apung.

Fitra juga menilai pengelolaan dana bantuan parpol belum transparan, salah satunya terjadi di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepualauan Riau. Pada tahun anggaran 2012 saja masih ada 4 parpol yang tidak menyerahkan laporan keuangannya sebesar Rp196.264.077 di Pemkab Karimun.

“Pemkab Karimun di 2012, berdasarkan LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK 2014 ditemukan 4 partai politik yang belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban tahun anggaran 2012 sebesar Rp 196.264.077,” jelasnya.

Selain itu, Fitra mengungkap soal kasus korupsi dugaan penyelewengan dana bantuan parpol oleh Bupati Jepara, Ahmad Marzuki.

FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memandang peningkatan dana bantuan parpol (banpol) yang diajukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan akan dibahas dalam APBN Perubahan 2017 hanya akan mengurangi korupsi politik yang dilakukan kader parpol di daerah. “Penambahan dana banpol ini tidak menjamin hilangnya praktik korupsi politik oleh kepala daerah,” ungkap Deputi Sekjen Fitra, Apung Widadi dalam siaran persnya, Kamis (6/7). Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana menaikkan dana bantuan untuk parpol dari Rp108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara. Saat ini pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp13,42 miliar untuk 12 partai politik peserta Pemilu 2014. Jika dana bantuan parpol dinaikkan menjadi Rp1.000 persuara, pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp124,92 miliar. Anggaran tersebut rencananya ditargetkan masuk di APBN-P 2017. Dalam catatan Fitra, terungkap bahwa penggunaan dana banpol saat ini masih bermasalah meski dinilai oleh politisi masih terlampau kecil dari segi jumlah. Masalah tersebut di antaranya seperti laporan keuangan penggunaan dana banpol yang tidak diberikan sejumlah partai. “Fitra pernah melakukan permohonan dokumen terkait laporan keuangan seluruh Parpol yang bersumber dari APBN/APBD pada 2016, hasilnya banyak parpol yang tidak bisa memberikan laporan keuangan tersebut,” kata Apung. Fitra juga menilai pengelolaan dana bantuan parpol belum transparan, salah satunya terjadi di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepualauan Riau. Pada tahun anggaran 2012 saja masih ada 4 parpol yang tidak menyerahkan laporan keuangannya sebesar Rp196.264.077 di Pemkab Karimun. “Pemkab Karimun di 2012, berdasarkan LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK 2014 ditemukan 4 partai politik yang belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban tahun anggaran 2012 sebesar Rp 196.264.077,” jelasnya. Selain itu, Fitra mengungkap soal kasus korupsi dugaan penyelewengan dana bantuan parpol oleh Bupati Jepara, Ahmad Marzuki.

“Kasus yang menjerat Bupati Jepara di mana pada tahun anggaran 2011-2012 diduga menyalahi dana bantuan parpol untuk tunjangan hari raya (THR) pengurus (partai), negara dirugikan Rp79 juta,” terang Apung.

Fitra juga mencatat adanya sejumlah partai yang belum melengkapkan laporan keuangan dana bantuan parpol ke Kemendagri. Ini menurut Apung sesuai dengan laporan audit BPK.

“Pada tahun anggaran 2006, berdasarkan audit BPK pada Kemendagri ditemukan 3 DPP partai yang belum membuat laporan secara lengkap dan sah senilai Rp125 juta,” ucapnya.

Catatan-catatan ini masih ditambah dengan dasar audit BPK 2006, terdapat 3 partai yakni PDIP, PPP dan PDS yang pertanggungjawaban pengeluaran bantuan keuangannya belum lengkap dan sah. Nilai dana untuk PDIP sebesar Rp53,7 juta, PPP Rp24 juta, dan PDS senilai Rp47,9 juta.

“Setelah 2006, audit parpol enggak aktif. Enggak pernah diaudit lagi,” tutur Apung.

Untuk itu, Apung menyatakan pihaknya menilai kenaikan dana bantuan parpol tidak akan efisien. Sebab tidak ada jaminan kenaikan tersebut akan menghilangkan korupsi di tubuh partai politik.

“Karena Parpol sendiri belum membangun sistem transparansi dan akuntabilitasnya. Dana itu hanya untuk operasional kantor, sedangkan korupsi politik untuk aktivitas politik praktis seperti kampanye dan Pemilu,” urai Apung.

Fitra pun meminta agar rencana kenaikan dana parpol tidak dilanjutkan. Sebab, berkurangnya APBN karena hal ini dianggap tidak sebanding dengan hasil yang akan dicapai.

“Lebih baik batalkan kenaikan dana parpol itu agar APBN tidak semakin defisit,” tukasnya. (OL-6)

“Kasus yang menjerat Bupati Jepara di mana pada tahun anggaran 2011-2012 diduga menyalahi dana bantuan parpol untuk tunjangan hari raya (THR) pengurus (partai), negara dirugikan Rp79 juta,” terang Apung. Fitra juga mencatat adanya sejumlah partai yang belum melengkapkan laporan keuangan dana bantuan parpol ke Kemendagri. Ini menurut Apung sesuai dengan laporan audit BPK. “Pada tahun anggaran 2006, berdasarkan audit BPK pada Kemendagri ditemukan 3 DPP partai yang belum membuat laporan secara lengkap dan sah senilai Rp125 juta,” ucapnya. Catatan-catatan ini masih ditambah dengan dasar audit BPK 2006, terdapat 3 partai yakni PDIP, PPP dan PDS yang pertanggungjawaban pengeluaran bantuan keuangannya belum lengkap dan sah. Nilai dana untuk PDIP sebesar Rp53,7 juta, PPP Rp24 juta, dan PDS senilai Rp47,9 juta. “Setelah 2006, audit parpol enggak aktif. Enggak pernah diaudit lagi,” tutur Apung. Untuk itu, Apung menyatakan pihaknya menilai kenaikan dana bantuan parpol tidak akan efisien. Sebab tidak ada jaminan kenaikan tersebut akan menghilangkan korupsi di tubuh partai politik. “Karena Parpol sendiri belum membangun sistem transparansi dan akuntabilitasnya. Dana itu hanya untuk operasional kantor, sedangkan korupsi politik untuk aktivitas politik praktis seperti kampanye dan Pemilu,” urai Apung. Fitra pun meminta agar rencana kenaikan dana parpol tidak dilanjutkan. Sebab, berkurangnya APBN karena hal ini dianggap tidak sebanding dengan hasil yang akan dicapai. “Lebih baik batalkan kenaikan dana parpol itu agar APBN tidak semakin defisit,” tukasnya. (OL-6)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...