Butuh Partisipasi Politik Lawan Hate Spin

DI era demokrasi, para entrepreneur politik diam-diam menggunakan hate spin untuk memobilisasi pendukung dengan tujuan menyerang lawan politik. Cherian George, pengajar Hong Kong Baptist University, yang menulis buku berjudul Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy, berharap publik lebih cerdas menyikapi ujaran-ujaran yang bernada menghasut.

Menurut dia, ujaran kebencian kepada kelompok lain bisa dilawan atau bahkan dicegah bila ada partisipasi politik dari warga negara. Berikut petikan wawancara wartawan ­Media Indonesia Nur Aivanni dengan Cherian George seusai acara diskusi bertajuk Kebencian Berbasis Agama dan Tantangannya bagi Demokrasi di Jakarta, kemarin.

Apa perbedaan hate speech dan hate spin?
Saya memandang hate speech (ujaran kebencian) bagian dari hate spin. Hate speech bisa disebut sebagai sebuah tindakan, ketika Anda meminta orang lain melawan komunitas lain. Jadi, hate speech itu aksi, sementara hate spin itu tidak benar-benar disebut sebagai aksi. Dia se­ngaja menyinggung suatu kelompok. Contohnya, sebuah film menghina komunitas kita sehingga pemerintah melarang penayangan film tersebut. Atau sebuah kartun atau buku menghina agama kita beredar di internet. Karena itu, pemerintah harus menghapusnya dari internet.

Lebih berbahaya mana, hate spin atau hate speech?
Dua-duanya berbahaya. Tapi hate speech biasanya lebih berbahaya karena itu lebih menyeru kepada ke­kerasan. Banyak kelompok menggunakan itu. Hate speech lebih berbahaya dalam bentuk kekerasan langsung.

Apa penyebab orang-orang menggunakan hate speech?
Itu karena hate speech ialah senjata politik yang sangat mudah untuk digunakan. Misalnya politisi. Kebanyakan politisi menggunakannya untuk mendapat dukungan dari publik. Politisi seharusnya menjelaskan bagaimana kebijakan mereka dalam mengatasi masalah yang dihadapi publik. Namun, itu tidak dilakukan. Mereka justru menggunakan hate speech.

Apa yang bisa masyarakat lakukan dalam menghadapi hate speech?
Kita harus cukup pintar untuk itu bahwa politisi menggunakan sebuah strategi. Strategi dengan mengklaim bahwa mereka akan melindungi agama, identitas, budaya, atau lainnya. Itu semua hanya permainan mereka. Publik seharusnya menuntut apa kebijakan mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Saya tidak mengatakan bahwa agama tidak penting, bukan itu poinnya, tapi para politikus jangan berpura-pura bahwa kalian akan menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan menyerang komunitas lain.

Bagaimana media massa bisa berperan menghadapi hate speech?
Media harus berusaha dan menunjukkan kepada publik kapan si politikus sedang menjual identitas bukan kebijakan. Menjual identitas itu mungkin dilakukan karena mereka tidak punya jawaban dalam menangani masalah yang benar-benar dialami masyarakat. Mereka menjual obat yang tidak Anda butuhkan karena mereka tidak bisa memberikan obat yang Anda butuhkan.

Apa efeknya kalau penggunaan hate speech terus digunakan?
Itu sangat berpengaruh. Karena itu, perlindungan utamanya ialah masyarakat yang demokratis. Indonesia punya itu. Pencegahan penggunaan hate speech akan sulit bagi negara yang tidak demokratis. Saya pikir demokrasi terbuka ialah perlindungan terbaik.

Di Indonesia biasanya hate speech digunakan saat pemilu, baik pilkada maupun pilpres, apa yang seharusnya pemerintah lakukan?
Pemerintah harus memastikan bahwa hukum akan ditegakkan. ­Indonesia punya aturan hukumnya. (P-5)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...