BI Atur Lalu Lintas Uang Kertas Asing

BANK Indonesia (BI) memperketat aturan pembawaan uang kertas asing (UKA) lintas pabean. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/7/PBI/2017 tanggal 15 Mei 2017 dan akan resmi berlaku efektif mulai Maret 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Devisa BI Budianto kepada media saat dijumpai dalam acara BI Bareng Media, di Gedung BI, Jakarta, Senin (15/5).

Lebih lanjut, Budianto mengatakan, nantinya setiap perusahaan yang ingin membawa UKA fisik dengan jumlah nilai paling sedikit setara Rp1 miliar atau lebih ke dalam dan luar daerah pabeanan hanya boleh dilakukan oleh Badan Berizin, yaitu Bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari BI untuk melakukan pembawaan UKA.

Di samping Badan Berizin, Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar di Bank Indonesia dapat melakukan pembawaan UKA lintas batas, namun hanya sebatas sebagai penerima perintah (transporter) dari Badan Berizin.

“Jika terdapat lembaga atau perorangan tanpa izin BI yang membawa uang kertas asing setara atau melebihi Rp1 miliar, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan akan menegah atau menyita uang tersebut,” ujar Budianto.

Budianto menambahkan, meskipun PBI tersebut sudah terbit sejak 5 Mei 2017 lalu, tapi baru akan berlaku Maret 2018 mendatang. Dengan demikian masih ada sisa waktu 10 bulan ke depan untuk sosialisasi.

Selain itu, ia juga menjelaskan, persyaratan sebesar Rp1 miliar tersebut ditentukan untuk mengatur stabilitas sistem moneter, pengendalian kurs, dan monitoring lalu lintas devisa.

“Kami juga perhatikan ketentuan pelaporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), jadi ini sifatnya saling melengkapi,” jelasnya.

Budianto mengakui, saat ini terjadi peningkatan arus masuk dan keluar uang kertas asing (UKA) di atas Rp1 miliar, dan peningkatan tersebut ternyata turut menekan kurs rupiah. Peningkatan arus uang kertas asing memberikan sentimen psikologis di pasar uang.

“Tingginya aktivitas pembawaan uang asing ke dalam dan ke luar Indonesia telah menambah tekanan nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Di samping itu, Direktur Kepala Departemen Pengelolaan Devisa BI Rudi B Hutabarat mengungkapkan, BI selama ini belum memiliki instrumen atau data yang memadai terkait arus masuk dan keluar UKA. Padahal, data arus UKA ini seharusnya dapat menjadi materi untuk perumusan kebijakan moneter BI.

“Setelah data itu masuk, (BI) akan meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan moneter,” tandasnya. (OL-6)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...