Bersihkan Kampus dari Paham Radikalisme

MEREBAKNYA intole­ran­si, radikalisme, dan terorisme di masyarakat, termasuk di kampus, membuat pimpinan 55 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) seluruh Indonesia membuat deklarasi untuk menghalaunya.

Terkait dengan hal itu, Forum ­Rektor Indonesia pun menyatakan hal sama. “Walaupun ibaratnya hanya 1-2 kampus, tetap saja kampus merupakan tempat kaum intelektual dan calon intelektual. Karena itu, perlu kesepahaman bersama untuk memegang teguh Pancasila,” kata Wakil Ketua FRI Asep Saifuddin saat dihubungi, tadi malam.

Menurutnya, sebagai landasan ideo­­logi negara, Pancasila sudah se­lesai. “Tinggal bagaimana kampus bisa mengisi Pancasila tersebut,” im­­buh Rektor Universitas Trilogi itu.

Bila kampus sudah memegang te­guh Pancasila sebagai landasan ideologi, lanjut Asep, segala paham negatif bisa diminimalisasi. “Dalam FRI, saya selalu mendorong PTN dan PTS untuk mengangkat Pancasila dan mengisinya dengan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak 55 pemimpin PTKIN seluruh Indonesia sepakat menolak segala bentuk paham intoleran, radikalisme, dan terorisme. Mereka membuat Deklarasi Aceh. Deklarasi itu dibacakan Ketua Forum Pimpinan PTKIN Se-Indonesia, Dede Rosyada, pada 26 April saat pembukaan Pekan Ilmiah, Olah­­­raga, Seni, dan Riset (Pionir) VIII di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh.

Deklarasi tersebut dibacakan di hadapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

“Pimpinan PTKIN berjanji me­la­rang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal da­lam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN,” cetus Dede Rosyada
Rektor UIN Ar Raniry Farid Wajdi mengakui pihaknya dipanggil Menteri Agama terkait dengan radikalisme di kam­pus. “Kami bertanggung jawab menghilangkan radikalisme lewat proses pembelajaran di kampus,” kata Farid.

Sumber radikalisme
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Hamid Muhammad mengungkapkan terdapat tiga sumber utama radikalisme di lembaga pendidikan, khususnya di sekolah, yakni dari bu­ku bacaan, dari guru, dan yang sulit dikontrol dari media atau me­dia sosial.

“Dari bahan bacaan kita mempu­nya sistem pengawasan atau screening asalkan buku terkait didaftarkan ke Kemendikbud. Namun, yang sulit dikontrol ialah buku yang tanpa masuk sistem penilaian Kemendikbud lalu dijual ke sekolah,” kata Hamid di Jakarta, kemarin.

Mengenai guru, ia mengatakan khu­susnya guru agama dia berha­rap dapat dilatih dengan baik. “Ja­ngan sampai (guru) dilatih pihak luar yang terkena virus radikalis­me,” jelasnya.

Untuk kegiatan keagamaan atau rohis, Hamid menginstruksikan ke­pala sekolah untuk mengontrol. “Kepala sekolah harus bertanggung jawab,” katanya.

Pemerhati pendidikan Ifa H Misbach mengingatkan guru agama, pen­didikan Pancasila dan kewarga­negaraan (PPKN), serta guru mata pe­lajaran lain bersama kepala sekolah harus menumbuhkan program keagamaan. “Program tersebut tidak sebatas teori dan ritual, ­tapi juga da­lam praktiknya tidak terputus dari hubungan kemanusiaan yang penuh toleransi,” ujar Ifa yang juga dosen psikologi pendidikan Uni­­versitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung itu. (Bay/Gan/X-4)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...