Berseliweran Uang Pelicin Jelang Seleksi Perangkat Desa, Bupati Semarang Murka

UNGARANBupati Semarang Mundjirin sudah mendengar kabar ada oknum memperjualbelikan jabatan menjelang seleksi perangkat desa.

Demi tujuan pribadinya, ada di antara oknum yang mencatut nama Mundjirin menjelang seleksi yang akan digelar 29 April sampai 1 Mei tersebut.

“Ada yang menyebutkan jika ingin menjadi perangkat desa bisa menghubungi saya,” ungkap Mundjirin kepada wartawan pada Selasa (25/4/2017).

Lantaran penasaran beberapa kepala desa datang ke rumah dinas bupati. Mereka terang-terangan menanyakan kebenaran kabar tersebut.

“Saya tegaskan (kabar) itu bohong. Itulah tujuannya seleksi perangkat desa kami pihak ketigakan, supaya tidak ada unsur KKN,” Mundjirin menegaskan.

Ternyata bukan hanya nama Mundjirin yang dicatut. Beberapa oknum mencatut Wakil Bupati Ngesti Nugraha, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Yosep Bambang T, dan Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto.

“Jika mengetahui ada oknum yang memperjualbelikan jabatan, silakan lapor saya. Ada yang menggunakan nama saya, Pak Wakil, Pak Yosep, dan lain-lain. Katanya kalau mau jadi perangkat desa lewat kita. Tolong laporkan itu ke saya,” tegas Mundjirin.

Dia yang merasa geram mengultimatum apabila ada peserta yang lulus seleksi melalui oknum tersebut, pemerintah akan mencabut surat keputusan kelulusannya.

“Kalau sampai ada yang membayar dan dinyatakan lulus akan saya batalkan. Nama saya dicatut dalam isu itu,” papar dia.

Mundjirin juga mendengar informasi ada beberapa kepala desa yang hendak bermain dalam proses seleksi tersebut. Si oknum mematok harga satu kursi perangkat desa hingga Rp 70 juta.

“Yang mencatut nama saya ada yang membanderol Rp 10 juta untuk posisi kepala urusan, ada pula Rp 70 juta. Ada yang sudah bayar sampai Rp 45 juta. Kami sudah bilang ke kepala desa, semua itu bohong,” jelas dia.

Dalam penyelenggaraan seleksi perangkat desa ini, Pemkab Semarang menggandeng empat perguruan tinggi di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.

Keempatnya adalah Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (Undaris), Universitas Diponegoro (Undip), dan Universitas Dian Nuswantoro (Udinus).

Para akademisi akan menjadi panitia utama dalam proses seleksi perangkat desa.

“Nanti model seleksi diundi. Peserta yang mendaftar di desa mana nanti akan mengetahui lokasi ujiannya, itu masih dirahasiakan,” beber Mundjirin.

Sumber Tribunnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...