Banyak Pedagang Enggan Tera Ulang Timbangan

MENJELANG bulan ramadan tahun ini, Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan meminta agar para pedagang melakukan tera ulang terhadap alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) di instansi yang berwenang, yakni Metrologi.

Direktur Metrologi Hadi Prawoko, Kamis (20/4/2017) mengemukakan hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan agar perdagangan itu berlangsung jujur.

Di sela-sela seminar Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Metrologi Legal Regional II di Yogyakarta, Hadi menjelaskan selama ini tingkat kepatuhan pedagang untuk melakukan tera ulang relatif rendah. “Memang kami belum memiliki data statistik, tetapi berdasar pengalaman lapangan, tingkat kesadaran untuk tera ulang ini rendah,” ujarnya.

Menurut Hadi para pedagang biasanya akan memain-mainkan alat UTTP yang digunakan sehari-hari agar dapat meraup keuntungan yang besar. “Karena itu kami minta agar tera ulang. Ini untuk melindungi konsumen,” katanya.

Disebutkan, para pedagang ini sudah sangat akrab dengan peralatan milik mereka, karena setiap hari mereka mengoperasikannya. Karena itu, mereka paham persis bagaimana cara memainkannya.

Menyinggung tentang instansi yang berhak melakukan tera, Hadi mengemukakan, berdasar peraturan perundangan yang berlaku saat ini, kewenangan kemetrologian maupun tera ulang saat ini harus berpindah dari kewenangan provinsi menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Namun, ujarnya, masih banyak kabupaten/ kota yang belum memiliki institusi yang akan melakukan kegiatan ini. “Ada tiga kendala utama, yakni SDM, peralatan dan kelembagaannya,” katanya.

Ia menyebutkan, untuk menangani tera ulang dan kemetrologian itu, SDM yang melaksanakan harus mendapat pendidikan khusus selama lima bulan di Direktorat Metrologi di Bandung.

Sedangkan untuk kelembagaan, jelasnya, sampai saat ini juga masih banyak daerah yang menunggu aturan dari Kemendagri bagaimana pembentukannya. Namun yang jelas, ungkapnya lagi, akan lebih baik berada di bawah dinas bukan sebagai institusi yang berdiri sendiri. “Kita berharap ke depan kabupaten/kota segera membentuk institusi yang akan menangani tera ini,” pungkasnya. (OL-3)
Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...