Awasi Kinerja Waskita Karya, Mantan Kapolri Digaji Rp 62,55 Juta Per Bulan

JAKARTA, Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Badrodin Haiti pada 25 November 2016 lalu resmi diangkat sebagai Komisaris Utama di PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pria kelahiran Paleran, Umbulsari, Jember, Jawa Timur 24 Juli 1958 ini diangkat para pemegang saham mayoritas melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai Komisaris Utama di BUMN konstruksi, tugas Badrodin meliputi pengawasan dan memberi masukan atas implementasi strategi bisnis. Kemudian mendorong penguatan manajemen risiko dan pengendalian internal untuk memastikan produktivitas Perseroan agar berjalan dengan baik.

Dengan tugas baru yang diembannya itu, ayah dari dua orang putra ini mendapatkan gaji sebesar Rp 62,55 juta per bulan dari Waskita Karya.

Namun, Badrodin Haiti tidak mendapatkan tunjangan berupa THR, komunikasi, santunan purna jabatan, pakaian dan transportasi. Tetapi, Badrodin mendapatkan fasilitas kesehatan sebesar Rp 62,55 juta per tahun.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Waskita Karya, Badrodin Haiti adalah Perwira Tinggi Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kapolri dengan periode masa jabat 2015 hingga 2016 dan pernah menduduki jabatan penting antara lain, Kapolda Jawa Timur periode 2010 hingga 2011, Kapolda Sumatera Utara periode 2009 hingga 2010, Kapolda Sulawesi Tengah periode 2006 hingga 2008, Kapolda Banten periode 2004 hingga 2005.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pada saat berkunjung ke Cirebon beberapa waktu lalu mengatakan, mengingat proyek-proyek yang tengah dikerjakan Waskita Karya berkaitan dengan pembebasan lahan, maka dibutuhkan sosok yang mampu mengawal proyek-proyek tersebut agar berjalan dengan mulus.

“Saya sebagai pemegang saham ya, Waskita Karya itu banyak sekali membangun jalan tol. Waskita juga saya dorong untuk membangun transmisi PLN, yang mereka sekarang lagi membangun 500 km di Sumatera. Sebentar lagi tambah 285 km lagi. Nah ini tidak terlepas urusannya secara hukum banyak pembebasan lahan,” kata Rini kepada wartawan beberapa waktu lalu di Cirebon.

Rini berharap, dengan jabatan Badrodin Haiti di Waskita Karya sebagai Komisaris Utama, mampu membantu mengawal proses pembebasan lahan dan yang berkaitan dengan hukum.

“Kami melihat Pak Badrodin sebagai mantan Kapolri bisa membantu kami juga di lapangan. Itu yang kita harapkan. Penegakan hukum,” tutur Rini.

Meski pengangkatannya berdasarkan usulan Rini secara langsung kepada para pemegang saham, mantan Kapolri ini diminta untuk tidak secara langsung berkecimpung di operasional perusahaan. Badrodin diminta untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas.

“Permintaan saya. Terus terang sebenarnya sudah mencari sejak lama calonnya. Yang pasti harus menerapkan fungsinya sebagai pengawas, jangan berkecimpung ke operasional perusahaan,” pungkas Rini.

Sumber KOMPAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...