Ambang Batas Perkuat Presiden

BEBERAPA isu krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu masih belum menemukan titik temu antarfraksi di dalam Pansus RUU Pemilu. Salah satunya mengenai presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya mendukung adanya ambang batas pencalonan presiden yang berkisar 20%-25%. Ambang batas itu dibutuhkan sebagai upaya memperkuat dukungan terhadap suatu pemerintahan di parlemen.

“Dukungan terhadap presiden harus didukung sepenuhnya oleh parpol yang sudah teruji di pemilu­ sehingga (pemerintah) bisa didukung parlemen yang kuat,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Membatasi Ambang Batas Presidensial? di Jakarta, kemarin.

Ace menyampaikan, dengan adanya ambang batas pencalon­an presiden, parpol akan didorong untuk menyatukan diri berdasarkan parameter tersebut. Selain Fraksi Golkar, menurut Ace, Fraksi NasDem dan PDI Perjuangan pun setuju dengan ambang batas pencalonan presiden 20%-25%.

Fraksi Gerindra, PAN, Demokrat, dan Hanura ingin meniadakan ambang batas pencalonan presiden dari yang saat ini berlaku 20%.

Diakui Ace, terkait isu presidential threshold, pihaknya akan berupaya melakukan lobi-lobi, terutama kepada parpol pendukung pemerintah. Tujuannya agar satu suara mendukung ketentuan tersebut.

“Sama-samalah kita memastikan bahwa koalisi ke depan dalam Pemilu 2019 di bawah pemerintahan ini bisa betul-betul kuat,” tegas Ace.

Hal berbeda diutarakan peneliti dari LIPI Syamsuddin Haris. Ia tidak setuju bila pemilu presiden didikte oleh hasil pemilihan legislatif dalam pemilu sebelumnya. Pasalnya, legislatif dan eksekutif di dalam sistem presidensial itu terpisah satu sama lain.

“Presiden dan parlemen memiliki basis legitimasi yang berbeda satu sama lain sehingga tidak bisa pemilu presiden didikte oleh hasil pileg,” tuturnya.

Untuk itu, menurut dia, ambang batas pencalonan presiden seharusnya ditiadakan. Namun, itu bukan berarti tidak ada aturan dalam penentuan pencalonan presiden. Syamsuddin pun menyarankan sebaiknya menggunakan batas minimum dan maksimum koalisi kepesertaan parpol dalam pemilu.

Senada, Sekjen Partai Idaman Ramdansyah meminta Pansus RUU Pemilu tidak mendiskrimi­nasikan parpol baru untuk berkompetisi dalam Pilpres 2019. Pihaknya mendorong agar fraksi-fraksi di DPR menia-dakan ambang batas penca-lonan presiden dalam draf RUU Pemilu.

“Kalau pilpres dan pileg seren­tak, kami berasumsi presidential threshold dan parliamentary threshold tidak ada.”

Barter opsi
Saat ditanyakan terkait kemungkinan timbulnya barter opsi untuk menyelesaikan poin krusial dalam RUU Pemilu, Ace menyatakan hal itu sangat mungkin. Bahkan, merupakan hal yang wajar dalam pembahasan suatu undang-undang.

“(Barter) Itu jadi hal yang biasa ya dalam pembahasan UU antara satu pasal dan pasal yang lain, antara satu isu dan isu yang lain menjadi bagian dari negosiasi,” terangnya.

Meski begitu, Ace tidak mengung­kapkan isu mana yang akan dipertukarkan untuk mencapai kesepakatan. Di samping ambang batas pencalonan presiden, isu krusial lain mencakup ambang batas parlemen, penambahan kursi di DPR atau DPRD, dan sistem pemilu. (P-1)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...