4,1 Juta Hektare Hutan untuk Reforma Agraria

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengidentifikasi dan akan melepas 4,1 juta hektare (ha) kawasan hutan menjadi tanah objek reforma agraria (TORA). Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Yuyu Rahayu kemarin mengatakan penyediaan TORA seluas 4,1 juta ha melalui skema redistribusi kawasan dan legalisasi aset merupakan hasil pertemuan Menteri LHK Siti Nurbaya dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. TORA seluas 4,1 juta ha berasal dari dua objek besar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P17/Menhut-II/2011, objek ialah alokasi 20% perusahaan perkebunan dari pelepasan kawasan hutan dan seluas 2,1 juta ha ialah hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang ada di kawasan hutan tak produktif.

Target TORA bukan sekadar sertifikasi lahan, melainkan dibangun atas keinginan untuk pemerataan kesejahteraan dan usaha menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pelaksanaan kebijakan itu diharapkan selesai selama masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Penasihat senior Menteri LHK, Chalid Muhammad, mengatakan reforma agraria tidak bisa dipisahkan dari Perhutanan Sosial. “Dua hal itu perlu diintegrasikan karena hal yang paling penting dari reforma agraria tidak semata-mata lahannya, tetapi produktivitas masyarakat.”

Aspek lain yang diperoleh dari program itu ialah nilai ekonomi melalui lingkungan ekonomi atau pasar produk yang dekat dengan masyarakat. Untuk itu, Kementerian LHK mencoba menciptakan model yang akan diterapkan terlebih dahulu di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau. Kementerian LHK juga telah melakukan pemetaan sosial bersama TNI, Polri, dan LSM agar menciptakan reforma agraria yang tepat sasaran. Dalam model itu, upaya mengurangi konflik tenurial dilakukan dengan memindahkan 2.000 kepala keluarga (KK) yang memiliki lahan kurang dari 5 ha dari TNTN ke area bekas hak pemanfaatan hutan (HPH).

Bagi mereka yang memiliki lahan lebih dari 25 ha, baik itu perorangan, pelaku jual beli, cukong, perusahaan kebun, pabrik pengolahan kelapa sawit, maupun perusahaan HTI, penegakan hukum tidak bisa dilepaskan. Menurut pakar kehutanan Hariadi Kartodihardjo, implementasi reforma agraria memiliki banyak tantangan, di antaranya proses relokasi masyarakat di kawasan hutan. (Ant/H-1)
Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...